Gangguan Psikologis soal SARA Dinilai Lebih Berdampak daripada Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 tinggal menghitung hari. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, jelang pencoblosan, intimidasi dan politik uang patut diwaspadai sebagai hal yang memengaruhi preferensi pemilih.

Ray juga menilai, efek intimidasi yang berupa gangguan psikologis itu lebih dalam dibandingkan dengan politik uang.

"Boleh jadi intensitas (gangguan psikologi) lebih tinggi dan efek lebih dalam," kata Ray di kantor Partai Solidaristas Indonesia (PSI), Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

(Baca juga: Sebanyak 5.500 Personel TNI Akan Jaga Pilkada DKI)

Menurut dia, politik uang tak menjamin dapat mengubah perspektif pemilih. Apalagi, kata dia, pemilih yang belum menetapkan pilihannya tak lebih dari sepuluh persen.

Sementara itu, ia menilai, intimidasi dapat terjadi dalam bentuk gangguan psikologis yang cenderung berkaitan dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pemilih diarahkan untuk menentukan pilihannya berdasarkan agama atau etnis yang sama.

"Dari perspektif demokrasi sebenarnya enggak tepat," ujar Ray.

(Baca juga: Polri Waspadai Upaya Intimidasi dan Kampanye Hitam Saat Pilkada)

Oleh karena itu, Ray berharap tidak ada yang menekan pemilih dengan menggunakan isu SARA.

"Tentu tidak salah kampanyekan orang berdasarkan agama tertentu, tetapi jangan menafikan aktivitas warga negara sebagai tindakan salah karena dia memilih keyakinan berbeda. Dalam demokrasi, itu tidak dibenarkan," kata dia.