Djarot: Penertiban Bukit Duri Sudah Jadi Isu Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut penertiban Bukit Duri sudah menjadi isu politik.

Padahal, menurut Djarot, kawasan Bukit Duri ditertibkan untuk merealisasikan program pemerintah pusat, yakni sodetan Kali Ciliwung.

"Penertiban Bukit Duri jadi isu politik ketika ada sekelompok orang yang mengajukan class action," kata Djarot saat menyampaikan arahan kepada pegawai di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan, Senin (13/2/2017).

(Baca juga: Sumarsono Jadikan Kemenangan Warga Bukit Duri sebagai Pelajaran)

Djarot sempat mengusulkan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi untuk mengganti rugi bangunan warga yang sudah ditertibkan.

Sebab, kata dia, sebagian warga juga sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek. Selain itu, penertiban Bukit Duri dinilai tak bisa ditunda lagi karena terkait APBN.

"Pak Wali-nya juga grasak grusuk, terbitkan SP 1 terus SP 2, ya sudah enggak apa-apa, hadapi saja," kata Djarot.

Meski demikian, Djarot menyebut kawasan Bukit Duri sudah tidak terendam banjir lagi.

Ia mencontohkan, SMA Negeri 8 di Bukit Duri yang sebelumnya kerap terendam banjir, kini sudah tidak kebanjiran lagi.

Ia mengapresiasi kinerja pejabat setempat serta pasukan oranye terkait penanggulangan banjir.

"Banyak warga bilang, 'Kami berterima kasih dulu wilayah kami banjir, sekarang enggak'," kata Djarot.

(Baca juga: DKI Ambil Sikap soal Bukit Duri Setelah Dapat Salinan Putusan PTUN)