Kompas.com - 14/02/2017, 08:06 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok langsung mengangkat telapak tangannya kepada wartawan dan menolak menjawab pernyataan terkait sikap empat fraksi di DPR RI yang sepakat menggulirkan hak angket.

Empat fraksi di DPR RI itu mempertanyakan status Basuki alias Ahok yang kembali diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menyelesaikan cuti kampanyenya. Di sisi lain, Ahok merupakan terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

"Kamu tanya Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) malam, sambil tergesa-gesa meninggalkan wartawan.

Hal senada juga diungkapkan pasangan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Saat menjawab pertanyaan ini, Djarot memilih mempercepat langkahnya untuk meninggalkan wartawan.

"Nanti saya tanya pada mereka, bagaimana mekanismenya," kata Djarot singkat.

Empat fraksi mengajukan hak angket terkait status Ahok yang kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Ahok yang kembali aktif sebagai Gubernur DKI dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal itu berbunyi:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Sementara itu, Ahok didakwa Pasal 156 dan 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan empat tahun. Saat ini ia berstatus sebagai terdakwa.

Menunggu Tuntutan

Mendagri Tjahjo sebelumnya mengatakan, keputusannya belum memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai aturan, kepala daerah otomatis dihentikan sementara jika tuntutan jaksa penuntut umum di atas lima tahun dan dilakukan penahanan.

"Kasus Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Ahok, ya Kemendagri menunggu sampai tuntutan resmi jaksa penuntut nantinya di persidangan," ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/2/2017).

Namun, jika tuntutannya di bawah lima tahun, Ahok tetap menjabat hingga adanya keputusan berkekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, saat ini Ahok tidak dalam posisi sebagai tahanan.

Jika nantinya ada keputusan ditahan, Ahok langsung diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara juga langsung dilakukan terhadap kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi.

"Kasus OTT narkoba juga, begitu ada hasil BNN positif, langsung diberhentikan," kata Tjahjo.

Jika hakim menjatuhkan vonis bebas, Ahok akan dikembalikan jabatannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 5N Kampung Melayu-Ragunan

Rute Transjakarta 5N Kampung Melayu-Ragunan

Megapolitan
Rute Transjakarta 4B Universitas Indonesia-Stasiun Manggarai

Rute Transjakarta 4B Universitas Indonesia-Stasiun Manggarai

Megapolitan
Rute Transjakarta 6C Stasiun Tebet-Karet via Patra Kuningan

Rute Transjakarta 6C Stasiun Tebet-Karet via Patra Kuningan

Megapolitan
Rute Transjakarta 3E Sentraland Cengkareng-Puri Kembangan

Rute Transjakarta 3E Sentraland Cengkareng-Puri Kembangan

Megapolitan
Kronologi Pria Mengaku Wanita Peras Warga Ancam Sebarkan Rekaman 'Video Call Sex'

Kronologi Pria Mengaku Wanita Peras Warga Ancam Sebarkan Rekaman "Video Call Sex"

Megapolitan
Pilih Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia untuk Titip Motor, Warga: Di Dalam Mal Lebih Mahal

Pilih Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia untuk Titip Motor, Warga: Di Dalam Mal Lebih Mahal

Megapolitan
Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia Disebut Dalang Kemacetan, Jukir: Kami Hanya Mencari Uang

Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia Disebut Dalang Kemacetan, Jukir: Kami Hanya Mencari Uang

Megapolitan
Disperindag Tangsel Pastikan Stok Bahan Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 2023

Disperindag Tangsel Pastikan Stok Bahan Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 2023

Megapolitan
Bicara Sosok Ideal Sekda DKI, Fraksi PSI: Seperti Bang Marullah Matali

Bicara Sosok Ideal Sekda DKI, Fraksi PSI: Seperti Bang Marullah Matali

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Gelar Operasi Pasar, Telur Dijual Rp 30.000 Per Kg

Pemkot Tangsel Bakal Gelar Operasi Pasar, Telur Dijual Rp 30.000 Per Kg

Megapolitan
Kritik Pencopotan Marullah Matali dari Jabatan Sekda, Fraksi PSI DPRD DKI: Kurang Bijaksana

Kritik Pencopotan Marullah Matali dari Jabatan Sekda, Fraksi PSI DPRD DKI: Kurang Bijaksana

Megapolitan
Coba Bunuh Diri, Pria Asal Pemalang Tenggelamkan Diri di Selokan Tambora

Coba Bunuh Diri, Pria Asal Pemalang Tenggelamkan Diri di Selokan Tambora

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Siapkan Proses Lelang Jabatan Sekda Definitif

Pemprov DKI Masih Siapkan Proses Lelang Jabatan Sekda Definitif

Megapolitan
Ibu-ibu di Cengkareng Diduga Peras Pengendara Motor dengan Modus Pura-pura Tertabrak

Ibu-ibu di Cengkareng Diduga Peras Pengendara Motor dengan Modus Pura-pura Tertabrak

Megapolitan
Orangtua Murid Pilih Bertahan meski Pemkot Depok Akan Kosongkan SDN Pondok Cina 1 Setelah Ujian

Orangtua Murid Pilih Bertahan meski Pemkot Depok Akan Kosongkan SDN Pondok Cina 1 Setelah Ujian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.