Kompas.com - 14/02/2017, 10:55 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti di Kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017). Kahfi Dirga CahyaDirektur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti di Kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan, bentuk dan jenis politik uang dalam pilkada kian berkembang. Pelaku terus mengubah agar lolos dari jeratan pidana.

Karena itu, pemangku kepentingan seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, perlu peka dengam ragam bentuk politik uang. Kepekaan kuat perlu dimiliki Bawaslu sebagai garda terdepan untuk mengusut politik uang.

"Kalau kemampuan Bawaslu tidak ada, bisa saja praktik-praktik itu tidak bisa dinyatakan, definisikan politik uang," kata Ray di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Senin (13/2/2017),

Dia mencontohkan politik uang dengan modus pengobatan massal. Modus itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan pada kandidat tertentu, tetapi menafikan kandidat lain.

Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan,  setidaknya ada lima kesulitan yang kerap kali ditemukan dalam membuktikan politik uang.

Kesulitan pertama adalah pelaku politik uang bukan berasal dari tim pemenangan resmi pasangan calon. Bila tertangkap atau terungkap, pelaku bisa berkilah bukan dari tim sukses. Situasi ini tentu tak akan berdampak pada legalitas kandidat.

Kesulitan kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan politik uang. Selama ini Bawaslu kerap mengeluhkan soal rendahnya laporan dari masyarakat. Apalagi bila Bawaslu tak menemukan secara langsung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kesulitan ketiga terjadi silang pendapat instansi di sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu). Instansi terkait dalam gakumdu terdiri dari Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Silang pendapat itu berujung pada kadaluarsanya kasus karena sudah lewat 14 hari tenggat masa penyelesaian.

Kesulitan keempat adalah pembuktian yang sulit karena jarang ada orang mau jadi saksi politik uang. Masyarakat hanya datang memberikan laporkan ke panwaslu. Namun saat diminta menjadi saksi, pelapor tak mau. Salah satu alasan adalah karena beresiko dan takut.

Kesulitan kelima adalah definisi politik uang itu sendiri. Pengadilan kerap kali mendefinisikan politik uang dengan kata lain, yaitu biaya politik. Dengan demikian, pelaku bisa lolos dari jerat hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Honda HRV Hangus Terbakar di Tol Dalam Kota Slipi

Mobil Honda HRV Hangus Terbakar di Tol Dalam Kota Slipi

Megapolitan
Dua Rumah Terbakar di Tamansari dan Tambora, Diduga akibat Korsleting Listrik

Dua Rumah Terbakar di Tamansari dan Tambora, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Duduk Perkara Pebalap Liar Keroyok Polisi di Pondok Indah

Duduk Perkara Pebalap Liar Keroyok Polisi di Pondok Indah

Megapolitan
Bunga Bangkai Tumbuh di Joglo Kembangan, Lurah: Buat Edukasi Anak Sekolah

Bunga Bangkai Tumbuh di Joglo Kembangan, Lurah: Buat Edukasi Anak Sekolah

Megapolitan
Polda Metro Jaya Janji Usut Dugaan Pengaturan Skor Perserang di Liga 2

Polda Metro Jaya Janji Usut Dugaan Pengaturan Skor Perserang di Liga 2

Megapolitan
Kondisi Briptu Irwan yang Dikeroyok Dekat Bundaran Pondok Indah Membaik

Kondisi Briptu Irwan yang Dikeroyok Dekat Bundaran Pondok Indah Membaik

Megapolitan
Polres Jaksel Buru Geng Motor Pengeroyok Polisi di Pondok Indah

Polres Jaksel Buru Geng Motor Pengeroyok Polisi di Pondok Indah

Megapolitan
Masih Diperiksa, Ipda OS Belum Ditahan Usai Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro

Masih Diperiksa, Ipda OS Belum Ditahan Usai Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro

Megapolitan
Polisi Tegaskan Penembakan yang Dilakukan Ipda OS Tak Dibenarkan meski Bela Diri

Polisi Tegaskan Penembakan yang Dilakukan Ipda OS Tak Dibenarkan meski Bela Diri

Megapolitan
Polisi: Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Mengaku Wartawan yang Sedang Investigasi

Polisi: Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Mengaku Wartawan yang Sedang Investigasi

Megapolitan
Pemprov DKI Upayakan Proyek Tanggul NCICD Berlanjut demi Cegah Banjir Rob

Pemprov DKI Upayakan Proyek Tanggul NCICD Berlanjut demi Cegah Banjir Rob

Megapolitan
Rapat Persiapan Audit Kecelakaan Bus Transjakarta, KNKT Soroti Kemungkinan Pengemudi Kelelahan

Rapat Persiapan Audit Kecelakaan Bus Transjakarta, KNKT Soroti Kemungkinan Pengemudi Kelelahan

Megapolitan
4 Orang Dibacok di Sepatan, Salah Satu Korban Gadis Berusia 14 Tahun

4 Orang Dibacok di Sepatan, Salah Satu Korban Gadis Berusia 14 Tahun

Megapolitan
Menengok Masjid Wal Adhuna di Muara Baru yang Jadi Saksi Bisu Tenggelamnya Jakarta secara Perlahan

Menengok Masjid Wal Adhuna di Muara Baru yang Jadi Saksi Bisu Tenggelamnya Jakarta secara Perlahan

Megapolitan
Saat PPKM Level 3 se-Indonesia Batal, tapi Anies Terlanjur Teken Kepgub

Saat PPKM Level 3 se-Indonesia Batal, tapi Anies Terlanjur Teken Kepgub

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.