Kompas.com - 14/02/2017, 10:55 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan, bentuk dan jenis politik uang dalam pilkada kian berkembang. Pelaku terus mengubah agar lolos dari jeratan pidana.

Karena itu, pemangku kepentingan seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, perlu peka dengam ragam bentuk politik uang. Kepekaan kuat perlu dimiliki Bawaslu sebagai garda terdepan untuk mengusut politik uang.

"Kalau kemampuan Bawaslu tidak ada, bisa saja praktik-praktik itu tidak bisa dinyatakan, definisikan politik uang," kata Ray di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Senin (13/2/2017),

Dia mencontohkan politik uang dengan modus pengobatan massal. Modus itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan pada kandidat tertentu, tetapi menafikan kandidat lain.

Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan,  setidaknya ada lima kesulitan yang kerap kali ditemukan dalam membuktikan politik uang.

Kesulitan pertama adalah pelaku politik uang bukan berasal dari tim pemenangan resmi pasangan calon. Bila tertangkap atau terungkap, pelaku bisa berkilah bukan dari tim sukses. Situasi ini tentu tak akan berdampak pada legalitas kandidat.

Kesulitan kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan politik uang. Selama ini Bawaslu kerap mengeluhkan soal rendahnya laporan dari masyarakat. Apalagi bila Bawaslu tak menemukan secara langsung.

Kesulitan ketiga terjadi silang pendapat instansi di sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu). Instansi terkait dalam gakumdu terdiri dari Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Silang pendapat itu berujung pada kadaluarsanya kasus karena sudah lewat 14 hari tenggat masa penyelesaian.

Kesulitan keempat adalah pembuktian yang sulit karena jarang ada orang mau jadi saksi politik uang. Masyarakat hanya datang memberikan laporkan ke panwaslu. Namun saat diminta menjadi saksi, pelapor tak mau. Salah satu alasan adalah karena beresiko dan takut.

Kesulitan kelima adalah definisi politik uang itu sendiri. Pengadilan kerap kali mendefinisikan politik uang dengan kata lain, yaitu biaya politik. Dengan demikian, pelaku bisa lolos dari jerat hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Megapolitan
Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Megapolitan
Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Megapolitan
Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Megapolitan
Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Megapolitan
Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Megapolitan
Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Megapolitan
Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Megapolitan
Diduga Jadi Tempat Praktik TPPO, Rumah di Vila Dago Pamulang Digerebek Polisi

Diduga Jadi Tempat Praktik TPPO, Rumah di Vila Dago Pamulang Digerebek Polisi

Megapolitan
'Di RTH Kalijodo Enggak Ada Prostitusi, tapi di Kolong Tol Seberangnya Ada, Malam Baru Rame...'

"Di RTH Kalijodo Enggak Ada Prostitusi, tapi di Kolong Tol Seberangnya Ada, Malam Baru Rame..."

Megapolitan
Viral Video Emak-Emak Bubarkan Pelajar yang Mau Tawuran di Tebet, Ini Sosoknya

Viral Video Emak-Emak Bubarkan Pelajar yang Mau Tawuran di Tebet, Ini Sosoknya

Megapolitan
Rencana Relokasi PKL di Kota Tua Masih Menuai Penolakan

Rencana Relokasi PKL di Kota Tua Masih Menuai Penolakan

Megapolitan
Indra Kenz Mengaku Rumah, Tesla, hingga Ferrari Miliknya Bukan Hasil dari 'Trading' Binomo

Indra Kenz Mengaku Rumah, Tesla, hingga Ferrari Miliknya Bukan Hasil dari "Trading" Binomo

Megapolitan
Soleh Solihun Kena Pungli Saat Urus STNK di Samsat, Polisi Klaim Baru Kejadian Pertama Kali

Soleh Solihun Kena Pungli Saat Urus STNK di Samsat, Polisi Klaim Baru Kejadian Pertama Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.