Aksi Boikot DPRD DKI Dinilai Politis

Kompas.com - 14/02/2017, 14:44 WIB
Ilustrasi KOMPAS/JITETIlustrasi
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat hukum dan tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menilai aksi boikot anggota empat fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI sebagai langkah politisasi.

"Karena dia lembaga politis tentu ada pertimbangan politik di setiap sikap mereka," ujar Oce, kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2017).

DPRD DKI menolak rapat bersama SKPD DKI Jakarta karena mempertanyakan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang aktif kembali menjadi Gubernur DKI padahal statusnya saat ini adalah terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Oce mengatakan, sebaiknya sikap DPRD DKI tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dia menilai, aksi boikot terhadap rapat dengan SKPD dapat membuat pemerintahan menjadi berjalan di tempat.

"Sikap politik DPRD seharusnya tidak merembet ke rapat-rapat koordinasi seperti ini," ujar Oce.

DPRD DKI memboikot rapat dengan SKPD DKI Jakarta karena khawatir ketidakjelasan status Ahok membuat produk pemerintahan yang dihasilkan akan cacat hukum.

Menurut Oce, DPRD DKI seharusnya tidak memukul rata semua rapat-rapat pemerintahan. Oce mengatakan tidak semua rapat berkaitan dengan status Ahok sebagai gubernur.

Beberapa rapat berkaitan dengan kepentingan publik misalnya seperti tentang perumahan, transportasi, dan juga lingkungan. Oce mengatakan seharusnya protes DPRD DKI tidak ditunjukkan dengan melakukan aksi boikot.

"Atau mereka bisa protes ke Kemendagri atau Presiden sampaikan sikap dan pandangan politik DPRD, silakan saja, mereka boleh sampaikan itu. Tapi jangan menyentuh hal lain yang tidak berkaitan," ujar Oce.

(Baca: Pimpinan DPRD Bantah Ada Politisasi dalam Aksi Memboikot Ahok)

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membantah ada politisasi dalam aksi boikot yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap Pemprov DKI Jakarta. Dia menjelaskan bahwa boikot dilakukan karena DPRD DKI ingin mengetahui kepastian status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjadi terdakwa.

Triwisaksana mengaku khawatir kebijakan yang diambil Ahok akan dipermasalahkan karena statusnya belum bisa dipastikan.

Boikot dilakukan empat fraksi, yaitu PKS, PPP, PKB, dan Gerindra. Selama belum ada kejelasan soal status Ahok, anggota DPRD DKI dari empat fraksi itu enggan melakukan rapat dengan SKPD DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Megapolitan
Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Megapolitan
Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Megapolitan
Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Megapolitan
Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Megapolitan
Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Megapolitan
Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Megapolitan
Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Megapolitan
Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Megapolitan
Cegah Covid-19, Terminal Pondok Cabe Periksa Suhu Tubuh Penumpang Bus

Cegah Covid-19, Terminal Pondok Cabe Periksa Suhu Tubuh Penumpang Bus

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Penumpang yang Mudik ke Madura di Terminal Pondok Cabe Mendominasi

Pandemi Covid-19, Penumpang yang Mudik ke Madura di Terminal Pondok Cabe Mendominasi

Megapolitan
Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Megapolitan
Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X