Sekda DKI Nilai Aksi Boikot DPRD Akan Menghambat Realisasi Program

Kompas.com - 14/02/2017, 20:09 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERASekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyayangkan jika sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta memboikot rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Adapun boikot akan dilakukan empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak kerja sama maupun rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta tersebut yaitu fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra.

Boikot tersebut akan dilakukan selama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak memberi kejelasan status non-aktif bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

"Sebagai wakil rakyat ya silakan dong dibahas itu (program pemerintahan DKI Jakarta), masa enggak mau dibahas? Sayang dong, rugi negeri ini," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/2/2017).

(Baca: Aksi Boikot DPRD DKI Dinilai Akan Merugikan Kepentingan Publik)

Terlebih, para anggota DPRD DKI Jakarta juga digaji menggunakan APBD DKI Jakarta tiap bulannya. Seharusnya, kata Saefullah, baik anggota DPRD dan SKPD DKI dapat bekerja untuk kepentingan warga.

Dia mengatakan, pada Februari hingga Desember merupakan bulan-bulannya realisasi serapan APBD DKI Jakarta.

"Kemudian dalam pertengahan tahun 2017 ini kan kami belum tahu apa yang terjadi. Yang jelas, saat ini yang kami kerjakan dengan DPRD itu adalah musrembang, Bappeda sampai kota pada tingkat RT/RW dan kelurahan. Program ini bergulir terus untuk menjaring apa sih sebenarnya (yang) dibutuhkan masyarakat," kata Saefullah.

Dia menjelaskan, anggota DPRD perlu memasukkan pokok pikiran yang nantinya akan diakomodir di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah mengusulkan pembahasan 8 Raperda pada 2017 dan dia berharap rencana boikot itu tak terjadi.

"Yang jelas kan belum ada (boikot), kalau besok sudah terjadi dan enggak ada pembahasan (program oleh DPRD DKI) ya berarti menghambat (realisasi program)," ungkap Saefullah.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X