Kompas.com - 15/02/2017, 13:39 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat berjalan lancar.

Tepat pukul 13.00 WIB, seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah memberikan suara.

"Ada 140 warga binaan yang sudah gunakan hal suara, lalu ada 13 petugas jaga yang jugamemberikan (hak suara) di sini," ujar dalah satu petugas TPS pada Kompas.com, Rabu (15/2/2017).

Menurutnya, waktu pemberian hak suara sudah dibagi. Warga binaan mendapatkan kesempatan memberikan suara pada pagi hari.

Lalu, siang harinya sejak pukul 12.00 WIB siang adalah waktu untuk petugas jaga memberikan hak suara.

"Jadi, warga binaan sudah mulai sejak pukul 7.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Syukur berjalan lancar dan teratur. Begitu sudah selesai semua baru berikutnya waktunya petugas jaga nyoblos," kata salah satu tim pengawas TPS 27 Nelson Tamin.

Pantauan Kompas.com, pukul 12.30 WIB, seluruh daftar pemilih selesai memberikan hak suara. Adapun penghitungan suara dimulai pada pukul 13.15 WIB. 

Kompas TV Begitu berharganya suara Anda dalam pilkada serentak, tapi bukan berarti pilihan politik bisa dengan mudah digadai dengan uang. Di saat masa tenang, dugaan praktik politik uang rawan terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh menerima laporan warga, mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan suara yang di dalamnya terselip uang sebesar Rp 100 ribu. Indikasi praktik politik uang yang mengarahkan pemilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon diduga terjadi di Yogyakarta. Panitia Pengawas Pemilu Kulon Progo, Yogyakarta, tengah berkooridnasi dengan polisi dengan bukti uang dan kalender bergambar salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Sementara di Jakarta demi menangkal praktik politik uang di Pilkada DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan membentuk tim gabungan operasi tangkap tangan money politics atau OTT politik uang. Kepolisian akan menindak secara hukum bagi siapa saja yang terbukti memberi atau menerima uang untuk mengarahkan suara pada salah satu paslon di hari pemungutan suara. Ketua Bawaslu DKI Jakarta juga mengimbau masing-masing paslon beserta tim suksesnya agar tidak melakukan hal yang dapat mencederai Pilkada 2017. Tak hanya butuh pengawasan, kewaspadaan akan praktik politik uang di penyelenggaraan pilkada serentak, 15 Februari mendatang juga membutuhkan kewaspadaan di segala lini, termasuk dari Anda, para pemilik suara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

Megapolitan
Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

Megapolitan
Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Megapolitan
Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

Megapolitan
Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Megapolitan
869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

Megapolitan
Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Megapolitan
3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.