Ketika Penghuni Rusun Korban Gusuran Bicara soal Pilihan Gubernur

Kompas.com - 15/02/2017, 14:57 WIB
Suasana Pilkada DKI 2017 di Rusun Marunda, Rabu (15/2/2017). Warga protes karena namanya tak terdaftar di TPS setempat. Kompas.com/Silvita AgmasariSuasana Pilkada DKI 2017 di Rusun Marunda, Rabu (15/2/2017). Warga protes karena namanya tak terdaftar di TPS setempat.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk Erwin (28), tinggal di Rusun Marunda sekarang bukan keinginan pribadinya. Ia terpaksa memboyong istri dan anaknya ke Rusun Marunda satu tahun lalu setelah tempat tinggalnya di kawasan Kalijodo digusur Pemprov DKI Jakarta.

"Waktu pindah saya dijanjikan di sini (Rusun Marunda) lebih mudah nyari pekerjaan. Kenyataanya sekarang susah. Di sini, untuk makan sehari-hari saja dicukup-cukupin," kata Erwin saat mengobrol dengan Kompas.com di depan TPS 36, Rusun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (15/2/2017).

Lokasi Rusun Marunda yang jauh dari pusat kota dan fasilitas yang belum lengkap membuat Erwin tak kerasan tinggal di rumahnya yang sekarang. Pengalaman itu yang akhirnya menjadi pertimbangan Erwin memilih di pilkada.

"Pengalaman yang lalu biarlah berlalu, semoga yang baru membawa perubahan," kata Erwin.

Berbeda dengan Erwin ada Dicky (65), warga Rusun Marunda yang berporfesi sebagai seorang pelaut.

Kompas.com bertemu dengan Dicky di bus Transjakarta ke arah Rusun Marunda. Dicky baru saja selesai belanja sayuran di pasar.

"Saya dulu tinggal di (Tanjung) Priok. Sudah empat tahun tinggal di Rusun Marunda. Saya senang tinggal di sini, air bersih, gedung saya di B1 juga yang paling bersih. Transportasi sekarang mudah karena ada transjakarta ini," kata Dicky.

Buatnya tinggal di Rusun Marunda lebih baik daripada harus tinggal di Tanjung Priok. Dicky mohon diri kepada saya, "Saya mau siap-siap nyoblos ke TPS," katanya. (Baca: Di Rusun Marunda, Pemilih yang Sakit Didatangi Petugas KPPS)

Tak ada yang tahu siapa yang dipilih Erwin dan Dicky di balik bilik suara, tetapi keduanya sama sama mengaku bersemangat menggunakan hak suara mereka untuk menentukan pemimpin DKI Jakarta lima tahun mendatang.

Kompas TV Lantas aturan-aturan seperti apa yang tergolong sebagai pelanggaran di hari tenang dan sejauh mana temuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta soal pelanggaran selama proses pilkada? Kompas Petang akan berbincang dengan anggota Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufrii.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Megapolitan
Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Megapolitan
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Megapolitan
Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Megapolitan
Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Megapolitan
Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Megapolitan
PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

Megapolitan
14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.