Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panwaslu Jakbar Soroti Kurangnya Sosialisasi Teknis Pencoblosan

Kompas.com - 16/02/2017, 15:19 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi memberikan sejumlah catatan pada KPU DKI Jakarta terkait pelaksanaan pilkada. Salah satu catatan adalah masih kurangnya pengetahuan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) mengenai aturan pemungutan suara.

"Pengalaman pribadi saya saja, waktu ke TPS (tempat pemungutan suara) sama istri kemarin, petugas KPPS minta KTP asli. Padahal, saya sudah ada formulir C6 (surat pemberitahuan untuk memilih). Langsung saya tegur petugasnya," kata Puadi kepada Kompas.com, Kamis (16/2/2017) siang.

Menurut Puadi, warga yang telah menerima formulir C6 tidak perlu lagi membawa KTP dan KK asli ke TPS. Pemegang formulir C6 itu berarti warga yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut.

Berbeda dengan kondisi di mana ada warga yang belum terdaftar di DPT. Menurut Puadi, mereka bisa datang ke TPS dan mendaftar untuk dimasukkan ke daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan menyertakan persyaratan tertentu.

Syarat yang dimaksud, kata Puadi, adalah KTP elektronik dan KK (Kartu Keluarga) asli. Jika belum memiliki e-KTP, maka dari jauh-jauh hari harus minta surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar diizinkan memilih di TPS tersebut.

"Kemarin saya nahan warga yang pindah TPS, dia bawa formulir A5, TPS-nya di Tanah Tinggi tapi mau pilih di Semanan. Sudah benar sih, tapi pas ditanya dapat C6 enggak, dia bilang enggak. Terus, A5-nya tulis tangan, bukan cetakan print komputer. Kami tolak," tutur Puadi.

(Baca: Warga Cengkareng Jelaskan Kendala Pencoblosan di TPS 88 Kemarin)

Puadi juga menyoroti banyaknya warga yang mempermasalahkan mengapa dirinya tidak menerima formulir C6. Padahal, setelah ditanya, mereka memang belum masuk dalam DPT sehingga tidak menerima C6.

Juga masih banyak warga yang tidak bawa dokumen asli, seperti KK dalam bentuk fotokopi. Sejumlah perdebatan dan kurangnya pengetahuan KPPS di lapangan akan menjadi bahan evaluasi Panwaslu Jakbar kepada KPUD DKI.

Puadi berharap, dari evaluasi tersebut, KPU DKI bisa meningkatkan sosialisasi kepada warga dan bimtek (bimbingan teknis) bagi KPPS.

"Ini jadi catatan kami, bahan evaluasi karena sosialisasinya masih kurang," ujar dia.

Kompas TV Juru bicara dan ketua timses dari tiga pasangan calon kandidat gubernur dan wakil gubernur angkat bicara soal hasil suara sementara versi quick count
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com