Laporan Warga di "Qlue" Akan Disampaikan ke Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kebijakan Strategis MASTEL Teguh Prasetya mengatakan hasil laporan warga yang dibuat di Qlue akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI.

"Nanti kita akan sampaikan resmi ke Bawaslu. Karena yang bisa menindaklanjuti laporan Bawaslu," kata Teguh, dalam konfrensi pers di kantor MASTEL di Jalan Tambak, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

Seperti diketahui, MASTEL bekerja sama dengan Qlue mengawasi pilkada dengan membuka pengaduan warga mulai 1 Desember 2016 sampai 16 Februari 2017. Selama periode tersebut sebanyak 803 laporan masuk ke Qlue terkait pilkada.

Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk, sebanyak 83,1 persen atau 667 laporan warga terkait masalah atribut kampanye.

Kasusnya seperti pemasangan atribut kampanye pada masa tenang atau tidak pada tempatnya atau di pohon. Ini menjadi laporan terbanyak yang diterima selama dibukanya periode pengaduan.

Tempat kedua sebanyak 8,9 persen atau 71 laporan warga terkait masalah tempat pemungutan suara (TPS), kasusnya seperti antrean di TPS dan lainnya.

Posisi ketiga sebanyak 4,4 persen atau 35 laporan warga terkait masalah surat suara. Kasus yang dilaporkan seperti surat suara habis. (Baca: Masalah Atribut Kampanye Jadi Laporan Terbanyak Warga di "Qlue")

Sedangkan tempat posisi ketiga sebanyak 3,6 persen atau 29 laporan warga tentang daftar pemilih tetap (DPT). Kasusnya seperti warga yang tidak terdaftar di DPT akhirnya tidak bisa mencoblos.

Teguh mengatakan, dengan hasil laporan ini bisa direspons penyelenggara pemilu. Khusus laporan Qlue soal atribut kampanye, biasanya langsung direspons oleh aparat Satpol PP dengan melakukan penertiban, misalnya pada masa tenang kemarin atau yang ditempatkan tidak pada tempatnya seperti di pohon.

Pilkada DKI diprediksi berlangsung dua putaran. Dia berharap dengan laporan pengaduan seperti ini bisa dilihat oleh penyelenggara atau pengawas pemilu agar putaran kedua bisa berjalan lebih baik. Misalnya seperti kasus masyarakat yang belum paham terkait prosedur menggunakan hak pilihnya.

"Ini tentang edukasi. Banyak yang belum paham tentang pilkada. Apakah itu tentang yang terdaftar (DPT) dan yang tentang pakai C6, masih ada yang belum paham," ujar Teguh.