KPUD DKI Akan Evaluasi Panitia Pilkada dan Jumlah DPT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi para petugas yang menjadi panitia saat Pilkada DKI putaran kedua nanti. Evaluasi itu dilakukan guna mengurangi temuan pelanggaran seperti yang terjadi pada Pilkada DKI putaran pertama, Rabu (15/2/2017) lalu.

Petugas yang akan dievaluasi ialah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), serta petugas lain yang berada di lapangan.

"Evaluasi pertama adalah SDM. KPPS, PPS di tingkat kota, provinsi itu harus dievaluasi," kata Sumarno di TPS 01 Kelurahan Utan Panjang, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2017).

KPUD DKI Jakarta juga akan mengevaluasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar di setiap TPS. Sumarno mengatakan, masih banyak pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Ia mengatakan, hal itu terjadi karena banyak warga di sejumlah perumahan elite dan apartemen tidak membuka akses bagi petugas untuk mendata.

Evaluasi selanjutnya ialah terkait logistik atau surat suara.

Pada pemungutan suara pada Selasa lalu, banyaknya pemilih tidak mendapat surat suara karena membeludaknya pemilih tambahan. KPUD DKI manargetkan semua pemilih mendapatkan surat suara untuk menyalurkan hak suara mereka.

"Harus dipastikan mencukupi dari jumlah pemilih. Kalau data pemilih kita akurat, logistik akan terpenuhi," ujar Sumarno.

"Kemarin kasusnya pemilih dalam DPT meningkat, kemudian pemilih tambahan membeludak. Padahal, surat suara tersedia hanya sejumlah DPT dan 2,5 persen. Ini melampaui yang 2,5 persen itu," kata Sumarno.

Pelanggaran pilkada ditemukan di TPS 01 Utan Panjang, Jakarta Pusat, dan TPS 29 Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan. Bawaslu DKI Jakarta menemukan warga yang mencoblos menggunakan formulir C6 milik orang lain. Pelanggaran itu mengakibatkan pemungutan suara ulang di kedua TPS pada hari ini.