Kompas.com - 20/02/2017, 16:17 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai tidak ada alasan kuat untuk menggunakan hak angket terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Idrus, ada cara lain untuk menyelesaikan perdebatan mengenai posisi Basuki yang kini masih menjabat meski berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

"Dilihat dari perspektif dan aturan maka tidak ada alasan seperti itu (hak angket). Kalau hanya sekadar mendapatkan penjelasan, tidak perlu angket, tetapi kita bisa melalui Komisi II memanggil Mendagri untuk mendapatkan penjelasan mengenai itu," kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/2/2017).

Idrus menjelaskan, sikap Golkar yang menilai tidak perlu menggunakan hak angket sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud adalah ketentuan dalam Pasal 83 UU tentang Pemda, di mana kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan Basuki sendiri terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

"Kalau berpandangan pada sikap politik, sikap politik Partai Golkar sesuai dengan aturan. Tidak hanya didasari pada keinginan, tetapi aturan dalam negara kita yang demokratis itu dapat berjalan dengan baik dan harus berdasarkan dengan aturan yang ada," tutur Idrus. (Baca: Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Diberhentikan, Apa Jawaban Jokowi?)

Idrus turut menyinggung, wacana penggunaan hak angket telah ditolak sebelum sampai pada paripurna. Hal itu menandakan, wacana tersebut sudah tidak disetujui sekurang-kurangnya oleh 60 persen lebih anggota dewan.

Kompas TV Ombudsman Republik Indonesia merekomendasi tiga opsi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dengan aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubenur DKI Jakarta. Tiga opsi yang dimaksud, yakni yang pertama meminta Presiden menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama. Rekomendasi kedua, Ahok tetap aktif. Namun, semua urusan administratif diserahkan kepada wakil gubernur. Dan ketiga, Ahok tetap menjabat sebagai gubernur DKI. Ombudsman sendiri belum menentukam pilihan dan masih terus berkoordinasi dengan Kemendagri.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kondisi Terkini Pulau G, Pulau Reklamasi yang Ditetapkan Jadi Permukiman

Kondisi Terkini Pulau G, Pulau Reklamasi yang Ditetapkan Jadi Permukiman

Megapolitan
Permukiman Warga di Menteng Terbakar, Api Diduga Muncul dari Kompor Gas Pedagang Bubur

Permukiman Warga di Menteng Terbakar, Api Diduga Muncul dari Kompor Gas Pedagang Bubur

Megapolitan
Bakal Dijadikan Permukiman, Baru Ada Satu Bangunan Semipermanen di Pulau G

Bakal Dijadikan Permukiman, Baru Ada Satu Bangunan Semipermanen di Pulau G

Megapolitan
Peringati Hari Tani Nasional Ke-62, KNPA Bakal Unjuk Rasa di Gedung DPR Hari Ini

Peringati Hari Tani Nasional Ke-62, KNPA Bakal Unjuk Rasa di Gedung DPR Hari Ini

Megapolitan
Anies Janji BUMD Pengelola TIM Akan Tetap Ada meski Dirinya Lengser

Anies Janji BUMD Pengelola TIM Akan Tetap Ada meski Dirinya Lengser

Megapolitan
Hari Ini, BEM SI Demo Suarakan Isu Petani hingga Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR

Hari Ini, BEM SI Demo Suarakan Isu Petani hingga Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI Sarankan Kontribusi Tambahan di Pulau G Disesuaikan dengan Bentuk Permukiman

Komisi D DPRD DKI Sarankan Kontribusi Tambahan di Pulau G Disesuaikan dengan Bentuk Permukiman

Megapolitan
Akhir Pertikaian Wakil Ketua DPRD Depok Soal Truk yang Tabrak Portal Pembatas, Dilaporkan Sopir hingga Rangkulan Damai Tajudin

Akhir Pertikaian Wakil Ketua DPRD Depok Soal Truk yang Tabrak Portal Pembatas, Dilaporkan Sopir hingga Rangkulan Damai Tajudin

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaktim dan Bogor Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Malam Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaktim dan Bogor Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Malam Hari

Megapolitan
Punya Mandat Kelola TIM, Jakpro Janji Fasilitas Terus Terawat hingga 100 Tahun ke Depan

Punya Mandat Kelola TIM, Jakpro Janji Fasilitas Terus Terawat hingga 100 Tahun ke Depan

Megapolitan
Satpol PP Bakal Razia Rutin untuk Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Tak Beroperasi

Satpol PP Bakal Razia Rutin untuk Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Tak Beroperasi

Megapolitan
Sulit Diawasi, Lokalisasi di Rawa Malang Bakal Disatukan dengan Taman Pemakaman

Sulit Diawasi, Lokalisasi di Rawa Malang Bakal Disatukan dengan Taman Pemakaman

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Depok Minta Maaf ke Orangtua Sopir Truk, Bilang Korban Baik-baik Saja

Wakil Ketua DPRD Depok Minta Maaf ke Orangtua Sopir Truk, Bilang Korban Baik-baik Saja

Megapolitan
Saat Anies Baswedan Kendarai Mikrotrans Jaklingko dari Terminal Rawamangun ke Pasar Kebembem...

Saat Anies Baswedan Kendarai Mikrotrans Jaklingko dari Terminal Rawamangun ke Pasar Kebembem...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Ketika WNA Lansia Napak Tilas ke Kota Tua, Transjakarta Kembali Operasikan Rute Summarecon Bekasi-Pancoran, Keluh Kesah Setelah Harga BBM Naik

[POPULER JABODETABEK] Ketika WNA Lansia Napak Tilas ke Kota Tua, Transjakarta Kembali Operasikan Rute Summarecon Bekasi-Pancoran, Keluh Kesah Setelah Harga BBM Naik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.