Kompas.com - 21/02/2017, 07:21 WIB
Konferensi pers persiapan aksi 212 di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/2/2017). Nibras Nada NailufarKonferensi pers persiapan aksi 212 di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/2/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Penyelenggara aksi 212 atau 21 Februari 2017 dari Forum Umat Islam (FUI) telah berkoordinasi dengan Kepolisian pada Senin (20/2/2017). Dalam pertemuan di Mapolda Metro Jaya itu, Sekretaris Jenderal FUI Bernard Abdul Jabbar menuturkan aspirasi yang akan disampaikan di depan Gedung MPR/DPR.

Tuntutan utama aksi tersebut adalah meminta terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, dihukum dan dicopot sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Bernard mengatakan aksi akan berjalan damai dan dia akan berusaha agar orasi tidak bersinggungan dengan Pilkada DKI Jakarta.

"Ya kami tidak bisa melarang juga karena mereka yang punya hak untuk bicara itu, tapi kami hanya mengarahkan bahwa nanti yang diucapkan, dibicarakan, ini tidak kemudian menyinggung dan sebagainya, tapi ya biasa kan dalam hal-hal itu pasti ada keceplosan atau ada saking semangatnya dan sebagainya," ujar Bernard, di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Bernard mengatakan banyak massa yang datang dari luar Jakarta seperti Bangkalan, Madura; Jawa Timur; Jawa Tengah; dan Jawa Barat. Menurut Bernard, massa dari luar Jakarta akan meminta aturan ditegakkan terkait status terdakwa Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama.

"Nanti juga akan kami seleksi dulu (orator) karena kami tidak ada kaitanya dengan urusan (Pilkada DKI), kami hanya menyebutkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa, kenapa tidak diberhentikan sementara itu yang akan kami lakukan," ujar dia.

(Baca: Polisi Minta Korlap Aksi 212 Amankan Massa yang Provokatif)

Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan pihaknya akan mengamankan jalannya aksi 212.

"Saya belum bisa mengatakan itu (bermuatan politik), biar masyarakat menilai. Kan setiap aksi ada isunya yang diminta dan dituntut, masyarakat bisa menilai apakah ada pengaruh politik atau tidak," ujar Suntana.

Suntana mengimbau massa tidak memprovokasi dan terprovokasi tindakan anarkis apalagi sampai menduduki Gedung MPR/DPR. Koordinator dan para pimpinan aksi diminta menjaga ketertiban massa selama aksi berlangsung.

"Kita doakan saja karena masyarakat umum melihat dan meminta aksi ini damai. Polisi hanya melayani mereka agar damai," ucap Suntana.

Tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut yakni, pertama, meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok.

Pasalnya, Ahok dinilai tak pantas menjabat Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Sementara tuntutan lainnya adalah aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa, serta meminta aparat penegak hukum menahan Ahok.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Buka Sayembara Desain Jalur Sepeda Terproteksi, Total Hadiah Rp 52 Juta

Pemprov DKI Buka Sayembara Desain Jalur Sepeda Terproteksi, Total Hadiah Rp 52 Juta

Megapolitan
Kebakaran Taman Sari: Polisi Gelar Olah TKP dan Bantah Penyebab Musibah akibat Pertengkaran Suami Istri

Kebakaran Taman Sari: Polisi Gelar Olah TKP dan Bantah Penyebab Musibah akibat Pertengkaran Suami Istri

Megapolitan
Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Megapolitan
Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Megapolitan
2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

Megapolitan
Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Megapolitan
Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Megapolitan
Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

Megapolitan
[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

Megapolitan
Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Megapolitan
[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

Megapolitan
Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X