Mengulik Program Rumah Tanpa DP Anies-Sandi

Kompas.com - 23/02/2017, 07:35 WIB
Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10/2016). Garry Andrew LotulungPasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memaparkan program DP hunian tempat tinggal nol rupiah sebagai salah satu program kerja mereka.

Paparan disampaikan melalui laman resmi Anies-Sandi untuk Pilkada DKI Jakarta di www.jakartamajubersama.com, tepatnya dalam artikel berjudul "Program Hunian Terjangkau dan DP Nol Rupiah" yang dimuat pada Rabu (22/2/2017).

"Program DP nol rupiah adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah," demikian definisi yang tertulis dalam artikel tersebut.

(Baca: Tanggapan Anies soal Rumah Tanpa DP dan Sindirannya kepada Ahok)

Dengan kata lain, program DP nol rupiah ini bukan berarti sama sekali tidak ada DP untuk pembelian hunian tempat tinggal di Jakarta. Melainkan, ada mekanisme pengganti syarat DP yang dianggap memberatkan, yaitu dengan konsistensi perilaku menabung selama beberapa bulan.

Artikel tersebut turut menyertakan skema sebagai ilustrasi. Ada sebuah rumah sederhana seharga Rp 350 juta. Jika mengikuti aturan pada umumnya, DP dimisalkan 15 persen dari harga rumah, yaitu Rp 52,5 juta.

Dengan program DP nol rupiah, Pemprov DKI disebut akan menalangi pembayaran DP tersebut ke bank. Sementara, warga yang mengajukan kredit rumah mencicil kepada Pemprov DKI.

Program ini memuat kriteria warga seperti apa yang memenuhi syarat agar bisa dibantu Pemprov DKI, salah satunya dengan melihat kebiasaan menabung selama enam bulan.

Jika warga bisa rutin menabung senilai Rp 2,3 juta (nominal sesuai hitungan skema ilustrasi) selama enam bulan di Bank DKI, maka kemungkinan besar bisa ikut program DP nol rupiah.

Syarat lainnya adalah harus warga DKI Jakarta serta melampirkan bukti penghasilan tiap bulan. Nantinya, program akan dibuat per gelombang, dengan jumlah penerima program yang dibatasi, misalkan maksimal 50.000 keluarga atau individu per gelombang.

Menurut Anies-Sandi, program ini diyakini bisa meningkatkan kemampuan Bank DKI dalam memberikan kredit rumah murah. Mereka menyamakan programnya dengan contoh Bank BTN yang dapat keuntungan karena gencar memfasilitasi kredit perumahan bersubsidi.

Terkait dengan peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dikatakan tetap harus ada DP, diyakini tidak bertentangan dengan program DP nol rupiah.

Poin yang menguatkan pernyataan tidak bertentangan ada pada Pasal 17 Peraturan BI No. 18/16/PBI/2016 di mana tertulis sebagai berikut:

“Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku."

(Baca: Tim Anies-Sandi: Pemda DKI yang Tanggung DP Rumah)

Kompas TV Sabtu (18/2) kemarin, pasangan Anies-Sandi mengikuti pengajian yang diselenggarakan salah seorang relawan Anies-Sandi, yaitu Raffi Ahmad. Seusai pengajian, pasangan nomor urut tiga itu menanggapi pro dan kontra terkait program rumah tanpa uang muka yang mereka gulirkan. Menurut Anies dan Sandi, program itu sudah diterapkan di negara lain. Bahkan, jika mengacu pada aturan Bank Indonesia, hal itu bisa diterapkan di Indonesia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

Megapolitan
Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Megapolitan
Pemprov Akan 'Grebek Lumpur' Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Pemprov Akan "Grebek Lumpur" Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Megapolitan
PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

Megapolitan
Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Megapolitan
Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Megapolitan
Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Megapolitan
Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Megapolitan
Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Megapolitan
Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Megapolitan
UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

Megapolitan
Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X