Sumarsono Sebut Pernyataan Tertulis soal Status Ahok Sudah Ada

Kompas.com - 24/02/2017, 10:59 WIB
Acara serah terima laporan nota singkat pelaksanaan tugas dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama Balai Kota, Sabtu (11/2/2017) sore. Alsadad RudiAcara serah terima laporan nota singkat pelaksanaan tugas dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama Balai Kota, Sabtu (11/2/2017) sore.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, Kemendagri sudah menyerahkan surat terkait status Basuki Tjahaja Purnama yang boleh aktif sebagai gubernur.

Pernyataan tertulis itu sudah ada sejak serah terima jabatan antara Basuki dan Sumarsono dilakukan di Balai Kota DKI. Adapun Sumarsono dulu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta ketika Basuki cuti kampanye putaran pertama.

"Itu sudah ada surat pemberitahuan dari Kemendagri kepada pemerintahan gubernur untuk segera melakukan serah terima mengembalikan mandat per tanggal 12 Februari kemarin," ujar Jumat (24/2/2017).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sebelumnya mengatakan bahwa anggota DPRD DKI dari empat fraksi akan melakukan boikot rapat bersama SKPD hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI. Triwisaksana mengatakan, keputusan resmi tersebut harus berupa pernyataan tertulis.

"Jadi dari Mendagri itu baru turun surat pemberhentian Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur (Sumarsono), tapi belum ada surat putusan pengaktifan ( Ahok) kembali. Jadi yang kami minta dari Mendagri adalah surat tertulis terkait dengan status Ahok sebagai gubernur," ujar Triwisaksana.

Sumarsono mengatakan, surat yang dia maksud memang terkait surat pemberhentian Plt tersebut. Namun, surat tersebut secara otomatis juga pernyataan pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur.

"Ya kan itu secara otomatis karena cutinya Pak Ahok itu sampai tanggal 11 Februari, itu berarti tanggal 12 Februari boleh masuk dong," ujar Sumarsono.

"Istilahnya, diizinkan Saudara Ahok untuk cuti dari tanggal sekian sampai tanggal 11, selama masa cuti akan diganti Plt gubernur. Ini artinya tanggal 12 boleh masuk toh," kata Sumarsono.

Namun, Sumarsono mengatakan, Kemendagri bisa saja mengeluarkan surat khusus jika memang dibutuhkan.

"Kalau butuh surat, kami bisa berikan penjelasan melalui surat," kata Sumarsono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X