Penjelasan Sandiaga soal Program DP Nol Rupiah Jadinya untuk Rusun

Kompas.com - 24/02/2017, 12:17 WIB
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghadiri acara pengajian yang digelar di kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Green Andara Residence, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2/2017). KOMPAS.com/Tri Susanto SetiawanAnies Baswedan dan Sandiaga Uno menghadiri acara pengajian yang digelar di kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Green Andara Residence, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, menyebut perwujudan program DP nol rupiah besutannya dengan Anies Baswedan akan lebih banyak berupa hunian vertikal.

Dengan kata lain, wujudnya mirip dengan rumah susun yang telah banyak dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.

"Kami fokus sama hunian vertikal, lebih banyak ke sana karena harga tanah di Jakarta kan tahu sendiri mahal. Namun, itu bukan sewa, melainkan jadi hak milik sehingga mimpi masyarakat buat punya rumah sendiri bisa terwujud," kata Sandi di posko pemenangannya, Jalan Melawai, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017) siang.

Sandi menjelaskan, konsep rusunami (rumah susun sederhana milik) itu menyasar warga DKI Jakarta kalangan menengah, dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.

Terkait dengan antisipasi praktik mafia rusun seperti yang sudah marak terjadi, Sandi mengungkapkan, akan ada pengawasan langsung dari masyarakat.

"Kuncinya adalah monitoring, pengawasan. Menurut saya, yang paling bisa mengawasi itu adalah netizen, aktivis, dan masyarakat sendiri. Karena sekuat-kuatnya pemerintah melakukan monitoring, enggak ada yang lebih kuat daripada masyarakat. Social media is the best," tutur Sandi.

Mekanisme pengawasan yang akan dilakukan jika program tersebut berjalan nanti, salah satunya, dengan membuka layanan pengaduan masyarakat via media sosial. Cara pengawasan serupa disebut Sandi sudah diterapkan di Singapura, dengan pemerintah sebagai penggeraknya.

Walaupun fokus dengan hunian vertikal, menurut Sandi, tidak menutup kemungkinan bahwa hunian di akan dibangun atas tanah lapang di Jakarta.

Hal itu dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan lahan dan tanah mana saja yang berada di bawah naungan atau merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Grafik Covid-19 11 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 18 Pasien Diklaim Pulih

[UPDATE] Grafik Covid-19 11 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 18 Pasien Diklaim Pulih

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan Nanti Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan Nanti Malam

Megapolitan
Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X