Kompas.com - 24/02/2017, 15:04 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (24/2/2017). Akhdi martin pratamaCalon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (24/2/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum bisa merinci mengenai program rumah tanpa down payment (DP) yang diusungnya jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu belum bisa merinci rumah seperti apa yang akan dibangun dengan program tanpa DP.

"Rumah itu ada dua bentuk ada yang rumah tapak ada yang rumah susun. Karena itu kita katakan ini adalah bukan rumahnya, tapi ini pembiayaannya," ujar Anies di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/2/2017).

Anies menjelaskan, program ini bukan berarti dirinya akan membuat perumahan. Menurut dia, program ini adalah bantuan dari pemerintah agar warga Jakarta mudah memiliki aset rumah.

"Jadi jangan sampai diasosiasikan ini program membuat rumah. Enggak, kami enggak buat rumah. Ini program pembiayaan. Nanti anda bisa lihat ada KPA, KPR ada macem-macem," ucap dia.

Anies kembali menegaskan, melalui program ini, pemerintah nantinya akan membantu masyarakat untuk memiliki aset rumah. Bantuannya itu, berupa rumah tanpa DP.

"Jadi kami tidak masuk dalam bentuk rumahnya, kami masuk dalam bentuk pembiayaannya. Pembiayaan itu dalam bentuk perbankannya, bukan bentuk jenis rumahnya," kata Anies. (Baca: Mengulik Program Rumah Tanpa DP Anies-Sandi)

Dikatakan Anies, program DP nol rupiah ini bukan berarti sama sekali tidak ada DP untuk pembelian hunian tempat tinggal di Jakarta. Melainkan, ada mekanisme pengganti syarat DP yang dianggap memberatkan, yaitu dengan konsistensi perilaku menabung selama beberapa bulan.

Jika diilustrasikan, jika ada sebuah rumah sederhana seharga Rp 350 juta. Jika mengikuti aturan pada umumnya, DP dimisalkan 15 persen dari harga rumah, yaitu Rp 52,5 juta.

Dengan program DP nol rupiah, Pemprov DKI disebut akan menalangi pembayaran DP tersebut ke bank. Sementara, warga yang mengajukan kredit rumah mencicil kepada Pemprov DKI. Program ini memuat kriteria warga seperti apa yang memenuhi syarat agar bisa dibantu Pemprov DKI, salah satunya dengan melihat kebiasaan menabung selama enam bulan.

Jika warga bisa rutin menabung senilai Rp 2,3 juta (nominal sesuai hitungan skema ilustrasi) selama enam bulan di Bank DKI, maka kemungkinan besar bisa ikut program DP nol rupiah. (Baca: Tim Anies-Sandi: Pemda DKI yang Tanggung DP Rumah)

Syarat lainnya adalah harus warga DKI Jakarta serta melampirkan bukti penghasilan tiap bulan. Nantinya, program akan dibuat per gelombang, dengan jumlah penerima program yang dibatasi, misalkan maksimal 50.000 keluarga atau individu per gelombang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI dan APPBI Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku UMKM

Pemprov DKI dan APPBI Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku UMKM

Megapolitan
Kontrak MRT Fase 2A Senilai Rp 4,6 Triliun Diteken, Anies: Terima Kasih Presiden Jokowi

Kontrak MRT Fase 2A Senilai Rp 4,6 Triliun Diteken, Anies: Terima Kasih Presiden Jokowi

Megapolitan
Dianiaya Suami karena Tolak Pompa ASI, Ibu di Serpong Juga Dilarang Bertemu Anaknya

Dianiaya Suami karena Tolak Pompa ASI, Ibu di Serpong Juga Dilarang Bertemu Anaknya

Megapolitan
MRT Bundaran HI-Monas Ditargetkan Beroperasi April 2025, Lanjut Harmoni-Kota pada Agustus 2027

MRT Bundaran HI-Monas Ditargetkan Beroperasi April 2025, Lanjut Harmoni-Kota pada Agustus 2027

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Ditusuk di Kalideres

Seorang Pria Tewas Ditusuk di Kalideres

Megapolitan
PPKM Diperpanjang, Wagub DKI: Tak Ada Perubahan Aturan Kecuali Jam Buka Restoran

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI: Tak Ada Perubahan Aturan Kecuali Jam Buka Restoran

Megapolitan
Kebakaran di Toko Elektronik Pasar Minggu, Diduga karena Puntung Rokok

Kebakaran di Toko Elektronik Pasar Minggu, Diduga karena Puntung Rokok

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Tangerang Raya, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Tangerang Raya, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 21 April 2021

Megapolitan
Tak Mau Pompa ASI karena Kesakitan, Seorang Ibu Dianiaya Suaminya di Serpong

Tak Mau Pompa ASI karena Kesakitan, Seorang Ibu Dianiaya Suaminya di Serpong

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 21 April 2021

Megapolitan
10 Artis yang Berulang Kali Terjerat Kasus Narkoba, dari Tio Pakusadewo hingga Rio Reifan

10 Artis yang Berulang Kali Terjerat Kasus Narkoba, dari Tio Pakusadewo hingga Rio Reifan

Megapolitan
KSAD Sebut Kasus Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru Dikawal Danpuspom hingga Pangdam Jaya

KSAD Sebut Kasus Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru Dikawal Danpuspom hingga Pangdam Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X