Anies: Program Rumah Tanpa DP Bukan Program Membangun Rumah

Kompas.com - 24/02/2017, 15:04 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (24/2/2017). Akhdi martin pratamaCalon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (24/2/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum bisa merinci mengenai program rumah tanpa down payment (DP) yang diusungnya jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu belum bisa merinci rumah seperti apa yang akan dibangun dengan program tanpa DP.

"Rumah itu ada dua bentuk ada yang rumah tapak ada yang rumah susun. Karena itu kita katakan ini adalah bukan rumahnya, tapi ini pembiayaannya," ujar Anies di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/2/2017).

Anies menjelaskan, program ini bukan berarti dirinya akan membuat perumahan. Menurut dia, program ini adalah bantuan dari pemerintah agar warga Jakarta mudah memiliki aset rumah.

"Jadi jangan sampai diasosiasikan ini program membuat rumah. Enggak, kami enggak buat rumah. Ini program pembiayaan. Nanti anda bisa lihat ada KPA, KPR ada macem-macem," ucap dia.

Anies kembali menegaskan, melalui program ini, pemerintah nantinya akan membantu masyarakat untuk memiliki aset rumah. Bantuannya itu, berupa rumah tanpa DP.

"Jadi kami tidak masuk dalam bentuk rumahnya, kami masuk dalam bentuk pembiayaannya. Pembiayaan itu dalam bentuk perbankannya, bukan bentuk jenis rumahnya," kata Anies. (Baca: Mengulik Program Rumah Tanpa DP Anies-Sandi)

Dikatakan Anies, program DP nol rupiah ini bukan berarti sama sekali tidak ada DP untuk pembelian hunian tempat tinggal di Jakarta. Melainkan, ada mekanisme pengganti syarat DP yang dianggap memberatkan, yaitu dengan konsistensi perilaku menabung selama beberapa bulan.

Jika diilustrasikan, jika ada sebuah rumah sederhana seharga Rp 350 juta. Jika mengikuti aturan pada umumnya, DP dimisalkan 15 persen dari harga rumah, yaitu Rp 52,5 juta.

Dengan program DP nol rupiah, Pemprov DKI disebut akan menalangi pembayaran DP tersebut ke bank. Sementara, warga yang mengajukan kredit rumah mencicil kepada Pemprov DKI. Program ini memuat kriteria warga seperti apa yang memenuhi syarat agar bisa dibantu Pemprov DKI, salah satunya dengan melihat kebiasaan menabung selama enam bulan.

Jika warga bisa rutin menabung senilai Rp 2,3 juta (nominal sesuai hitungan skema ilustrasi) selama enam bulan di Bank DKI, maka kemungkinan besar bisa ikut program DP nol rupiah. (Baca: Tim Anies-Sandi: Pemda DKI yang Tanggung DP Rumah)

Syarat lainnya adalah harus warga DKI Jakarta serta melampirkan bukti penghasilan tiap bulan. Nantinya, program akan dibuat per gelombang, dengan jumlah penerima program yang dibatasi, misalkan maksimal 50.000 keluarga atau individu per gelombang.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X