Sandiaga Uno Ingin Pembangunan RS Sumber Waras Dilanjutkan

Kompas.com - 26/02/2017, 18:47 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat menghadiri dukungan dari para tenaga medis di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017), Sandiaga Uno menyatakan keinginannya melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras yang menjadi pusat pengobatan kanker di Jakarta.

Sebelumnya, seorang tenaga media dari RS Dharmais mengeluhkan membeludaknya pasien kanker lantaran Jakarta tak punya cukup pelayanan kesehatan khusus kanker.

"Sebetulnya terlepas dari isu hukum, masalah korupsinya yang menjadi temuan BPK dan KPK, kebutuhan dari masyarakat sangat mendesak, dan menurut saya harus dipisahkan dengan persoalan hukum, korupsinya dengan kebutuhan warga Jakarta, kami akan usulkan ke Pak Anies untuk diteruskan jangan sampai tertunda," ujar Sandiaga, Minggu.

Kasus Sumber awaras bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Namun, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyidikannya, KPK menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya yakni dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI.

Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFidel Ali

Close Ads X