Sandiaga Uno Ingin Pembangunan RS Sumber Waras Dilanjutkan

Kompas.com - 26/02/2017, 18:47 WIB
Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat menghadiri dukungan dari para tenaga medis di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017), Sandiaga Uno menyatakan keinginannya melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras yang menjadi pusat pengobatan kanker di Jakarta.

Sebelumnya, seorang tenaga media dari RS Dharmais mengeluhkan membeludaknya pasien kanker lantaran Jakarta tak punya cukup pelayanan kesehatan khusus kanker.

"Sebetulnya terlepas dari isu hukum, masalah korupsinya yang menjadi temuan BPK dan KPK, kebutuhan dari masyarakat sangat mendesak, dan menurut saya harus dipisahkan dengan persoalan hukum, korupsinya dengan kebutuhan warga Jakarta, kami akan usulkan ke Pak Anies untuk diteruskan jangan sampai tertunda," ujar Sandiaga, Minggu.

Kasus Sumber awaras bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Namun, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyidikannya, KPK menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya yakni dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI.

Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota: 35 Persen Wilayah Jakbar Dataran Rendah, Pasti Ada Genangan Saat Musim Hujan

Wali Kota: 35 Persen Wilayah Jakbar Dataran Rendah, Pasti Ada Genangan Saat Musim Hujan

Megapolitan
Kronologi Terbongkarnya Prostitusi Anak di Bawah Umur di Sunter

Kronologi Terbongkarnya Prostitusi Anak di Bawah Umur di Sunter

Megapolitan
Video Viral Tawuran di Rel Kereta Api di Tanjung Priok, Berawal dari Masalah Parkir

Video Viral Tawuran di Rel Kereta Api di Tanjung Priok, Berawal dari Masalah Parkir

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Pulangkan 31 WNA yang Tak Penuhi Syarat Masuk Indonesia

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Pulangkan 31 WNA yang Tak Penuhi Syarat Masuk Indonesia

Megapolitan
Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta: 153 WNA yang Masuk ke Indonesia Punya Izin Tinggal

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta: 153 WNA yang Masuk ke Indonesia Punya Izin Tinggal

Megapolitan
Pembangunan Embung Semanan dan Tegal Alur Sudah Capai 95 Persen

Pembangunan Embung Semanan dan Tegal Alur Sudah Capai 95 Persen

Megapolitan
Alat Berat Diterjunkan untuk Bersihkan Sampah di Kali Baru Cimanggis

Alat Berat Diterjunkan untuk Bersihkan Sampah di Kali Baru Cimanggis

Megapolitan
Polisi Tembak 4 Pencuri Motor di Tangerang Raya yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Polisi Tembak 4 Pencuri Motor di Tangerang Raya yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Megapolitan
Prostitusi Anak, Muncikari Mengaku Dapat Rp 1,2 Juta

Prostitusi Anak, Muncikari Mengaku Dapat Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Buron 3 Bulan, Seorang Pelaku yang Nyaris Begal Perwira Marinir Saat Bersepeda Ditangkap

Buron 3 Bulan, Seorang Pelaku yang Nyaris Begal Perwira Marinir Saat Bersepeda Ditangkap

Megapolitan
Polisi Tembak Kapten Perampok Minimarket di Ciputat

Polisi Tembak Kapten Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
1.434 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Rujukan Kota Bekasi, Mayoritas Ber-KTP Luar Daerah

1.434 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Rujukan Kota Bekasi, Mayoritas Ber-KTP Luar Daerah

Megapolitan
DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Wagub DKI: Tidak Boleh Melebihi Kebijakan Partai

DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Wagub DKI: Tidak Boleh Melebihi Kebijakan Partai

Megapolitan
Cerita Uli Artha, Pasien Covid-19 Bergejala yang Terpaksa Isolasi Mandiri karena RS Rujukan Penuh

Cerita Uli Artha, Pasien Covid-19 Bergejala yang Terpaksa Isolasi Mandiri karena RS Rujukan Penuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X