Sandiaga Uno Ingin Pembangunan RS Sumber Waras Dilanjutkan

Kompas.com - 26/02/2017, 18:47 WIB
Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat menghadiri dukungan dari para tenaga medis di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017), Sandiaga Uno menyatakan keinginannya melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras yang menjadi pusat pengobatan kanker di Jakarta.

Sebelumnya, seorang tenaga media dari RS Dharmais mengeluhkan membeludaknya pasien kanker lantaran Jakarta tak punya cukup pelayanan kesehatan khusus kanker.

"Sebetulnya terlepas dari isu hukum, masalah korupsinya yang menjadi temuan BPK dan KPK, kebutuhan dari masyarakat sangat mendesak, dan menurut saya harus dipisahkan dengan persoalan hukum, korupsinya dengan kebutuhan warga Jakarta, kami akan usulkan ke Pak Anies untuk diteruskan jangan sampai tertunda," ujar Sandiaga, Minggu.

Kasus Sumber awaras bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Namun, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyidikannya, KPK menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya yakni dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI.

Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Megapolitan
Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X