Tim Anies-Sandi Berdebat dengan Bawaslu dan KPU soal Dugaan Suket Palsu

Kompas.com - 26/02/2017, 19:09 WIB
Pembukaan kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Pilkada DKI Jakarta 2017, Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017). KOMPAS.com/Kahfi Dirga CahyaPembukaan kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Pilkada DKI Jakarta 2017, Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berdebat dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta terkait penggunaan surat keterangan (suket) palsu saat pencoblosan Rabu 15 Februari 2017.

Perdebatan terjadi hampir satu jam saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (26/2/2017). Sekretaris Tim Pemenangan, Syarif, memulai soal temuan dugaan penggunaan suket palsu di TPS 22 Kelurhan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.

Dia masih meragukan keaslian 25 suket yang dipakai TPS tersebut. Sebab, ada lebih dari dua jenis suket dipakai. Padahal hanya dua jenis suket yang dianggap sah.

"Ada pernyataan yang simpang siur dari tujuh jenis suket itu, ada sah dan tidak. Bahkan ada pernyataan suket tak sah, sama saja seperti pemalsuan dokumen. Kalau disebut pemalsuan dokumen harus ada tanggungjawab dan dengan cara apa," kata Syarif di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).

Oleh karena itu, Syarif meminta KPU bertindak terkait dugaan penggunaan suket palsu. Salah satu tindakan dengan memidanakan pengguna suket palsu.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan permintaan itu agar membuat efek jera dan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berjalan tanpa kecurangan.

Menanggapi itu Bawaslu DKI Jakarta, M Jufri, mengatakan sudah mendapat laporan dugaan penggunaan suket palsu. Diduga suket itu berjumlah tiga jenis.

"Tapi untuk menentukan sah atau tidak suket itu di ranah Dukcapil. Untuk menentukan apakah suket boleh digunakan untuk hak pilih ranah KPU," kata Jufri.

Jawaban Jufri nampak tak memuaskan Tim Anies-Sandi. Saksi paslon Anies-Sandi, Yupen Hadi, mengatakan saat rekapitulasi penghituangan suara tingkat kota pada 22 Februari 2017, Dinas Dukcapil tidak datang untuk mengonfirmasi suket.

Kedatangan Dinas Dukcapil untuk memastika para pemilih tersebut terdaftar. Sementara kewenangan KPU, kata Yupen, mengatakan sah atau tidak surat keterangan berdasarkan undang-undang, bukan pemikiran sendiri.

Yupen pun meminta kotak suara dibuka agar masalah dugaan suket ini lebih jelas.

"Persoalan KPU melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu. Kami sudah minta rekomendasi, gak mau. Ayo dong pak rekomendasi, enggak usah. Jadi agak aneh ini," kata Yupen.

Jufri kemudian membantah mengatakan dugaan penggunaan suket palsu bukan pelanggaran.

"Kami sedang dalami laporan itu," kata Jufri.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cek Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakarta

Cara Cek Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Total 47 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi, Ini Daftar Namanya

Total 47 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi, Ini Daftar Namanya

Megapolitan
TPU Bambu Apus Bisa Tampung 700 Jenazah Pasien Covid-19

TPU Bambu Apus Bisa Tampung 700 Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Modus Tawarkan Pekerjaan, TNI Gadungan Curi Motor Korban

Modus Tawarkan Pekerjaan, TNI Gadungan Curi Motor Korban

Megapolitan
4 Fakta Risma Bantu 15 PPKS Kerja di BUMN, dari Pemulung Kini Pekerja di Proyek Tol

4 Fakta Risma Bantu 15 PPKS Kerja di BUMN, dari Pemulung Kini Pekerja di Proyek Tol

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lahan Baru Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Bambu Apus

Pemprov DKI Buka Lahan Baru Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Bambu Apus

Megapolitan
Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Megapolitan
Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Megapolitan
5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

Megapolitan
Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Megapolitan
Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X