Kompas.com - 26/02/2017, 19:09 WIB
Pembukaan kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Pilkada DKI Jakarta 2017, Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017). KOMPAS.com/Kahfi Dirga CahyaPembukaan kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Pilkada DKI Jakarta 2017, Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berdebat dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta terkait penggunaan surat keterangan (suket) palsu saat pencoblosan Rabu 15 Februari 2017.

Perdebatan terjadi hampir satu jam saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (26/2/2017). Sekretaris Tim Pemenangan, Syarif, memulai soal temuan dugaan penggunaan suket palsu di TPS 22 Kelurhan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.

Dia masih meragukan keaslian 25 suket yang dipakai TPS tersebut. Sebab, ada lebih dari dua jenis suket dipakai. Padahal hanya dua jenis suket yang dianggap sah.

"Ada pernyataan yang simpang siur dari tujuh jenis suket itu, ada sah dan tidak. Bahkan ada pernyataan suket tak sah, sama saja seperti pemalsuan dokumen. Kalau disebut pemalsuan dokumen harus ada tanggungjawab dan dengan cara apa," kata Syarif di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).

Oleh karena itu, Syarif meminta KPU bertindak terkait dugaan penggunaan suket palsu. Salah satu tindakan dengan memidanakan pengguna suket palsu.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan permintaan itu agar membuat efek jera dan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berjalan tanpa kecurangan.

Menanggapi itu Bawaslu DKI Jakarta, M Jufri, mengatakan sudah mendapat laporan dugaan penggunaan suket palsu. Diduga suket itu berjumlah tiga jenis.

"Tapi untuk menentukan sah atau tidak suket itu di ranah Dukcapil. Untuk menentukan apakah suket boleh digunakan untuk hak pilih ranah KPU," kata Jufri.

Jawaban Jufri nampak tak memuaskan Tim Anies-Sandi. Saksi paslon Anies-Sandi, Yupen Hadi, mengatakan saat rekapitulasi penghituangan suara tingkat kota pada 22 Februari 2017, Dinas Dukcapil tidak datang untuk mengonfirmasi suket.

Kedatangan Dinas Dukcapil untuk memastika para pemilih tersebut terdaftar. Sementara kewenangan KPU, kata Yupen, mengatakan sah atau tidak surat keterangan berdasarkan undang-undang, bukan pemikiran sendiri.

Yupen pun meminta kotak suara dibuka agar masalah dugaan suket ini lebih jelas.

"Persoalan KPU melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu. Kami sudah minta rekomendasi, gak mau. Ayo dong pak rekomendasi, enggak usah. Jadi agak aneh ini," kata Yupen.

Jufri kemudian membantah mengatakan dugaan penggunaan suket palsu bukan pelanggaran.

"Kami sedang dalami laporan itu," kata Jufri.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Megapolitan
5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit

Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit

Megapolitan
Unggahan Viral Warga Depok Dengar Dentuman Berulang Kali, Ternyata Suara Meriam Amunisi Hampa Milik Kostrad

Unggahan Viral Warga Depok Dengar Dentuman Berulang Kali, Ternyata Suara Meriam Amunisi Hampa Milik Kostrad

Megapolitan
Ini Lokasi Kantong Parkir bagi Pengunjung Tebet Eco Park

Ini Lokasi Kantong Parkir bagi Pengunjung Tebet Eco Park

Megapolitan
Waisak, 9 Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Dapat Remisi

Waisak, 9 Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Dapat Remisi

Megapolitan
Polisi Pastikan Terduga Pembunuh di Jatisampurna Tak Alami Masalah Kejiwaan

Polisi Pastikan Terduga Pembunuh di Jatisampurna Tak Alami Masalah Kejiwaan

Megapolitan
Tampak Usang dan Rusak, Truk Sampah Milik Pemkot Bekasi Tetap Beroperasi

Tampak Usang dan Rusak, Truk Sampah Milik Pemkot Bekasi Tetap Beroperasi

Megapolitan
Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.