Kompas.com - 26/02/2017, 19:09 WIB
Pembukaan kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Pilkada DKI Jakarta 2017, Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017). KOMPAS.com/Kahfi Dirga CahyaPembukaan kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Pilkada DKI Jakarta 2017, Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berdebat dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta terkait penggunaan surat keterangan (suket) palsu saat pencoblosan Rabu 15 Februari 2017.

Perdebatan terjadi hampir satu jam saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (26/2/2017). Sekretaris Tim Pemenangan, Syarif, memulai soal temuan dugaan penggunaan suket palsu di TPS 22 Kelurhan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.

Dia masih meragukan keaslian 25 suket yang dipakai TPS tersebut. Sebab, ada lebih dari dua jenis suket dipakai. Padahal hanya dua jenis suket yang dianggap sah.

"Ada pernyataan yang simpang siur dari tujuh jenis suket itu, ada sah dan tidak. Bahkan ada pernyataan suket tak sah, sama saja seperti pemalsuan dokumen. Kalau disebut pemalsuan dokumen harus ada tanggungjawab dan dengan cara apa," kata Syarif di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).

Oleh karena itu, Syarif meminta KPU bertindak terkait dugaan penggunaan suket palsu. Salah satu tindakan dengan memidanakan pengguna suket palsu.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan permintaan itu agar membuat efek jera dan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berjalan tanpa kecurangan.

Menanggapi itu Bawaslu DKI Jakarta, M Jufri, mengatakan sudah mendapat laporan dugaan penggunaan suket palsu. Diduga suket itu berjumlah tiga jenis.

"Tapi untuk menentukan sah atau tidak suket itu di ranah Dukcapil. Untuk menentukan apakah suket boleh digunakan untuk hak pilih ranah KPU," kata Jufri.

Jawaban Jufri nampak tak memuaskan Tim Anies-Sandi. Saksi paslon Anies-Sandi, Yupen Hadi, mengatakan saat rekapitulasi penghituangan suara tingkat kota pada 22 Februari 2017, Dinas Dukcapil tidak datang untuk mengonfirmasi suket.

Kedatangan Dinas Dukcapil untuk memastika para pemilih tersebut terdaftar. Sementara kewenangan KPU, kata Yupen, mengatakan sah atau tidak surat keterangan berdasarkan undang-undang, bukan pemikiran sendiri.

Yupen pun meminta kotak suara dibuka agar masalah dugaan suket ini lebih jelas.

"Persoalan KPU melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu. Kami sudah minta rekomendasi, gak mau. Ayo dong pak rekomendasi, enggak usah. Jadi agak aneh ini," kata Yupen.

Jufri kemudian membantah mengatakan dugaan penggunaan suket palsu bukan pelanggaran.

"Kami sedang dalami laporan itu," kata Jufri.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Megapolitan
Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi 'Booster', Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi "Booster", Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Megapolitan
Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Megapolitan
Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Megapolitan
Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Megapolitan
Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Megapolitan
Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Megapolitan
'Micro-lockdown' Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

"Micro-lockdown" Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

Megapolitan
Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Megapolitan
Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.