Kompas.com - 27/02/2017, 09:05 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017)
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, menolak pihaknya disebut membatasi membatasi lembar daftar pemilih tambahan (DPTb) menjadi hanya 20 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Dahlia, KPU DKI juga menyediakan 1.000 formulir DPTb di setiap kelurahan. Dengan demikian, apabila suatu TPS kekurangan formulir tersebut, bisa diambil tambahannya di kelurahan.

"Jadi kalau formulir kurang, ambil di kelurahan, supaya tidak ada penumpukan pemilih tambahan. Jadi tujuan itu memastikan pemilih di daftar pemilih itu menggunakan pilih tidak terhalang penumpukan pemilh tambahan sehingga kami proyeksikan per TPS itu 20, bukan batasi 20," kata Dahlia kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (26/2/2017).

(Baca juga: Sejumlah TPS Teridentifikasi Kekurangan Surat Suara dan Surat Pernyataan DPTb )

Dahlia menambahkan, pemilih tambahan harus dilayani selama surat suara masih ada dan waktu pendaftaran tak melewati pukul 13.00 WIB.

Bila surat suara habis, sedangkan pemilih tambahan masih ada, maka pemilih tersebut akan dialihkan untuk mencoblos di TPS lain. 

Sebab, KPU tak memiliki cadangan surat suara untuk pemilih tambahan. Surat suara cadangan di setiap TPS untuk surat suara rusak atau pemilih yang salah memilih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi kalau tingkat partisipasi tinggi, bisa dipastikan pemilih DPTb kekurangan surat suara. Kalau kurang, mereka harus pindah ke TPS lain untuk gunakan surat suara," kata Dahlia.

Oleh karena itu, dia berharap para pemilih mau mengurus administrasi yang diperlukan agar bisa masuk ke DPT pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarat 2017.

Sebab, pemilih tambahan bersifat darurat. "Jangan pemilih memilih DPTb saja, karena tak terjamin surat suaranya," kata Dahlia.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebelumnya menilai, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu tak siap menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut dan Sentil Dirut

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut dan Sentil Dirut

Megapolitan
Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Megapolitan
Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Megapolitan
Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Megapolitan
Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Megapolitan
Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Megapolitan
359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Megapolitan
Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Megapolitan
Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Megapolitan
Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Megapolitan
Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Megapolitan
“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.