Kampanye dan Cuti sebagai Bentuk Keadilan bagi Peserta Pilkada DKI

Kompas.com - 27/02/2017, 17:57 WIB
Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Nursita SariKomisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, KPU DKI menetapkan ada kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena itu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang merupakan pasangan petahana harus cuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Jadi tetap terikat dengan aturan UU tersebut, di mana kalau ada kampanye, kan tidak disebut ya itu kampanyenya khusus putaran berapa saja. Intinya, kalau ada kampanye, maka petahana harus cuti selama masa kampanye," kata Dahliah di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).

Dahliah mengatakan, cuti bagi petahana dilakukan demi terwujudnya asas keadilan bagi semua peserta pilkada. Semua pasangan calon yang bersaing memiliki kesempatan yang sama untuk menyosialisasikan program-program mereka.

"Kalau ketentuan kenapa petahana harus cuti, dari penjelasan penyusun UU supaya ada kesamaan, asas keadilan tercapai, semua calon memiliki kesempatan yang sama," kata dia.

Aturan perundang-undangan tersebut harus diikuti. Sementara terkait pelaksanaan kampanye, Dahliah menyatakan tidak ada aturan yang melarang kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI.

KPU DKI Jakarta, lanjut Dahliah, berpendapat bahwa kampanye pada putaran kedua tetap dibutuhkan pasangan cagub-cawagub karena mereka masih harus menyosialisasikan diri dan program yang diusung kepada pemilih.

"Kalau ada pertanyaan, kenapa harus ada kampanye di putaran kedua? Tidak ada larangan untuk berkampanye dan KPU memang harus mengatur aturan yang belum ada dalam UU," kata Dahliah.

KPU DKI Jakarta juga berkaca pada pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2012. Pada saat itu, KPU tidak mengadakan kampanye putaran kedua, hanya ada debat yang difasilitasi oleh KPU DKI.

"Faktanya dulu, walau tidak ada masa kampanye seluruh pasangan calon itu akhirnya mendatangi masyarakat. Itu bukti bahwa kampanye itu ternyata masih dibutuhkan pada putaran kedua dari hasil evaluasi kami," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Megapolitan
Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Megapolitan
Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Megapolitan
Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Megapolitan
Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Megapolitan
Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Megapolitan
Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Megapolitan
Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Megapolitan
Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Megapolitan
PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

Megapolitan
Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Megapolitan
Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.