Cerita Staf Ahok yang Sering Melayani Aduan Warga di Balai Kota...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sebulan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta seluruh stafnya di bidang pelayanan untuk turun langsung menerima aduan warga.

Sejak saat itu, setiap pagi sejumlah staf di Balai Kota melayani keluhan warga meski Ahok belum tiba di Balai kota.

Maruhal Mangasi Tunas, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta mengatakan, berbagai aduan seperti pendidikan, kesehatan, sengketa tanah hingga permohonan bantuan sering ditemuinya saat berdialog dengan warga.

Maruhal mengatakan, setiap keluhan memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatasinya. Para staf, kata Maruhal, setidaknya harus mengetahui sejumlah kebijakan itu agar bisa memberikan solusi kepada warga.

Meski tak mengerti aturan terkait hal yang dikeluhkan, paling tidak, mereka bisa mengelompokkan permasalahan yang diadukan.

"Kalaupun kami enggak paham, minimal kami bisa meng-cluster masalah. Misalnya ini (warga) suka cerita muter-muter, ujung-ujungnya minta apa."

"Di-cluster ini ke mana mau ke mana, kendalanya apa. Lengkapi (berkas) lalu silakan masukan. Jadi enggak cuma jualan ide, ngomong," ujar Maruhal kepada Kompas.com, Selasa (28/2/2017).

Maruhal mengatakan, pihaknya harus "pintar-pintar" untuk menyaring aduan warga. Sebab, ada sebagian warga yang datang untuk mengadu memiliki niat terselubung.

Maruhal menyampaikan, beberapa kali dia mendapat aduan warga mengenai masalah tanah. Saat diberikan sejumlah pertanyaan-pertanyan, warga yang mengadu tidak menjawab dengan jelas.

Maruhal mencontohkan ada seorang ibu berusia sekitar 50 tahun memiliki dua anak. Ibu tersebut mengadu kepada Ahok agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digratiskan. Padahal nilai bangunan rumah si ibu sebesar Rp 3 miliar.

Dalam aturan, penggratisan PBB hanya untuk NJOP dibawah Rp 1 miliar. Ibu itu cukup sering datang ke Balai Kota. Anehnya, sertifikat bangunan atas nama anaknya. Namun, anak si ibu tak pernah mendampingi.

"Pertanyaanya bisa lihat secara fisik, kenapa dua anaknya tega nyuruh ibu itu datang ke mari minta keringanan pajak bolak bolik. Bukan saya suudzon, tapi kita screening banyak orang memanfaatkan orangtuanya," ujar Maruhal.

Maruhal mengatakan, jika benar warga membutuhkan bantuan, Pemprov DKI akan benar-benar memberikan bantuan.

Ada seorang warga yang mengadu ingin meminta bantuan pekerjaan. Namun, warga itu tak bisa meninggalkan anaknya yang menderita penyakit hidrosefalus.

Pemprov DKI memberikan satu unit rusun serta mempekerjakan warga tersebut menjadi petugas kebersihan di rusun tersebut.

Maruhal menceritakan, selama pengalamannya melayani warga, ada saja warga yang menganggap bahwa aduan ke Balai Kota layaknya sebuah "palu gada", permasalahan bisa selesai secara instan.

Padahal, lanjut Maruhal, tak semua masalah bisa selesai di Balai Kota. Misalnya masalah hukum. Maruhal mengatakan, banyak warga yang mengadu soal hak waris. Padahal hak waris harusnya diselesaikan secara hukum.

"Semua bukan di sini. Kami didik mereka tanggung jawab sama diri mereka. Kalau ranah pengadilan, kami arahkan ke pengadilan. Masalah waris, bukan ranah kami. Salah benar ada di pengadilan," ujar Maruhal.