Kompas.com - 02/03/2017, 21:05 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai KPU DKI Jakarta tidak adil jika mewajibkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta kampanye pada putaran kedua.

Menurut dia, aturan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI disusun terlalu mendadak.

"Jika tidak ada aturan atau regulasi tentang kampanye pilkada untuk putaran kedua, saya pikir KPUD tidak perlu mewajibkan kampanye bagi kedua paslon. Tidak fair bila aturan baru dibuat setelah pilkada putaran pertama berlangsung," kata Syamsuddin, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (2/3/2017) malam.

(Baca: Nomor Pemilihan Cagub-Cawagub DKI Tak Berubah pada Putaran Kedua)

Syamsuddin menuturkan, KPU DKI perlu menanyakan kepada masing-masing pasangan cagub-cawagub apakah memerlukan masa kampanye untuk menajamkan visi-misi pada putaran kedua atau tidak.

"Jadi, poin saya, kampanye pada putaran kedua mestinya bersifat sukarela, tidak wajib, sehingga bisa dimanfaatkan oleh paslon tapi bisa juga tidak," tutur Syamsuddin.

(Baca: Tiga Hal yang Dinilai Pengaruhi Hasil Putaran Kedua Pilkada DKI)

KPU DKI Jakarta memutuskan ada masa kampanye apabila putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dilangsungkan. Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, mengatakan keputusan itu diambil setelah KPU DKI berkonsultasi dengan KPU RI pada Senin (20/2/2017) malam.

Dahliah menilai, kampanye tetap dibutuhkan pada putaran kedua nanti. Sebab, jika kampanye dilarang, hal yang dikhawatirkan justru ada kegiatan yang mengarah pada kampanye yang dilakukan pasangan cagub-cawagub yang lolos ke putaran kedua.

Terkait konsep, susunan, dan teknis pelaksanaan kampanye putaran kedua masih dibahas oleh KPU DKI. Jika tidak ada gugatan untuk putaran pertama Pilkada DKI, maka kampanye akan dilaksanakan mulai 4 Maret, dan pemungutan suara dilakukan pada April 2017.

Kompas TV Menjelang putaran kedua pilkada DKI Jakarta, partai politik pendukung Ahok-Djarot dan Anies-Sandi terus bergerilya mencari dukungan dari partai politik yang sebelumnya mengusung Agus-Sylvi. Bahkan, kini muncul keinginan menghidupkan kembali koalisi kekeluargaan yang pernah muncul sebelum pilkada untuk melawan Ahok. Ke manakah PKB, PAN, dan PPP mengalihkan dukungannya? Kompas Malam akan membahasnya dengan Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, dan Wakil Sekjen DPP PPP Ahmad Baidowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarnaval 2022 Digelar Sore Ini, Ada 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri Buat Mobilisasi Pengunjung

Jakarnaval 2022 Digelar Sore Ini, Ada 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri Buat Mobilisasi Pengunjung

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Digelar Sore Ini, Ini Lokasi Parkirnya

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Digelar Sore Ini, Ini Lokasi Parkirnya

Megapolitan
Jakarnaval 2022 Bisa Dikunjungi Secara Gratis, tapi Pengunjung Wajib Beli Tiket Masuk Ancol

Jakarnaval 2022 Bisa Dikunjungi Secara Gratis, tapi Pengunjung Wajib Beli Tiket Masuk Ancol

Megapolitan
Rekam Jejak 4 Perwira Menengah Polda Metro yang Diduga Terlibat Atas Kematian Brigadir J: Punya Prestasi Mentereng

Rekam Jejak 4 Perwira Menengah Polda Metro yang Diduga Terlibat Atas Kematian Brigadir J: Punya Prestasi Mentereng

Megapolitan
4 Perwira Polda Metro Jaya Ditahan Provos Polri, Diduga Langgar Etik dalam Kasus Brigadir J

4 Perwira Polda Metro Jaya Ditahan Provos Polri, Diduga Langgar Etik dalam Kasus Brigadir J

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Tambah 261 Kasus Covid-19 di Tangsel, 885 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 13 Agustus: Tambah 261 Kasus Covid-19 di Tangsel, 885 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Tambah 197 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 1.879 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 13 Agustus: Tambah 197 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 1.879 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Info SIM Keliling Jakarta Minggu, 14 Agustus 2022: Cek Lokasi, Biaya, dan Syaratnya

Info SIM Keliling Jakarta Minggu, 14 Agustus 2022: Cek Lokasi, Biaya, dan Syaratnya

Megapolitan
Jakarnaval 2022 Digelar di Sirkuit Formula E Sore Ini, Hadirkan Artis Tanah Air hingga Marching Band

Jakarnaval 2022 Digelar di Sirkuit Formula E Sore Ini, Hadirkan Artis Tanah Air hingga Marching Band

Megapolitan
Belum Putuskan Nasib 4 Perwira yang Terlibat Kasus Brigadir J, Polda Metro Tunggu Penyelidikan Mabes Polri

Belum Putuskan Nasib 4 Perwira yang Terlibat Kasus Brigadir J, Polda Metro Tunggu Penyelidikan Mabes Polri

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Pagi Hari, Siangnya Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Pagi Hari, Siangnya Hujan

Megapolitan
Jakarnaval dari Masa ke Masa: Jokowi Bergaya Bak Kaisar Cina, Anies-Sandi Konvoi Vespa

Jakarnaval dari Masa ke Masa: Jokowi Bergaya Bak Kaisar Cina, Anies-Sandi Konvoi Vespa

Megapolitan
Rute Kereta Bengawan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Bengawan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Rute Kereta Serayu dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Serayu dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Rute Kereta Sawunggalih dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Sawunggalih dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.