Kompas.com - 06/03/2017, 12:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama staf pribadinya, Natanael Oppusunggu (pakai kemeja silver) saat mendengar aduan warga, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/2/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama staf pribadinya, Natanael Oppusunggu (pakai kemeja silver) saat mendengar aduan warga, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/2/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dia merupakan orang yang paling keras menolak proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP. Ahok mengatakan hal itu untuk mengomentari isu yang menyebutkan dia ikut menerima dana dari pengadaan e-KTP.

"Saya paling keras menolak e-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/3/2017).

Ahok mengaku tidak tahu-menahu soal pembagian fee dari pengadaan e-KTP maupun tentang dia masuk dalam daftar orang yang menerima fee. Hal yang terpenting, kata dia,  adalah dirinya tidak menerima dana apapun. Dia juga tidak tahu ada pembagian dana itu.

"Itu cuma daftar penerima (fee) e-KTP atau daftar Komisi II?" kata Ahok.

"Masuk daftar itu kan bisa saja orang yang mau bagiin bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak," kata Ahok.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Dia berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nama-nama besar itu, lanjut Agus, dapat publik lihat dan dengar langsung dalam persidangan perkara itu.

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," ujar Agus.

Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik

Perkara dugaan korupsi E-KTP yang akan masuk persidangan itu terdiri dari dua tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP.

Menurut KPK, proyek pengadaan E-KTP senilai Rp 6 triliun. Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Megapolitan
Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Megapolitan
Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Megapolitan
Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Megapolitan
UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

Megapolitan
Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Megapolitan
Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Megapolitan
Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Megapolitan
Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Megapolitan
Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Megapolitan
Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Megapolitan
Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X