Kompas.com - 06/03/2017, 12:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama staf pribadinya, Natanael Oppusunggu (pakai kemeja silver) saat mendengar aduan warga, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/2/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama staf pribadinya, Natanael Oppusunggu (pakai kemeja silver) saat mendengar aduan warga, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/2/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dia merupakan orang yang paling keras menolak proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP. Ahok mengatakan hal itu untuk mengomentari isu yang menyebutkan dia ikut menerima dana dari pengadaan e-KTP.

"Saya paling keras menolak e-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/3/2017).

Ahok mengaku tidak tahu-menahu soal pembagian fee dari pengadaan e-KTP maupun tentang dia masuk dalam daftar orang yang menerima fee. Hal yang terpenting, kata dia,  adalah dirinya tidak menerima dana apapun. Dia juga tidak tahu ada pembagian dana itu.

"Itu cuma daftar penerima (fee) e-KTP atau daftar Komisi II?" kata Ahok.

"Masuk daftar itu kan bisa saja orang yang mau bagiin bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak," kata Ahok.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Dia berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus.

Nama-nama besar itu, lanjut Agus, dapat publik lihat dan dengar langsung dalam persidangan perkara itu.

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," ujar Agus.

Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik

Perkara dugaan korupsi E-KTP yang akan masuk persidangan itu terdiri dari dua tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP.

Menurut KPK, proyek pengadaan E-KTP senilai Rp 6 triliun. Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Megapolitan
Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Megapolitan
Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Megapolitan
Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Megapolitan
Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Megapolitan
Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Megapolitan
Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Megapolitan
Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X