Kompas.com - 07/03/2017, 18:02 WIB
Usai mencabut boikot, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI melakukan rapat untuk penambahan biaya pembangunan MRT di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaUsai mencabut boikot, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI melakukan rapat untuk penambahan biaya pembangunan MRT di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017)
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengikuti rapat pimpinan bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Rapat ini dilakukan guna membahas permohonan persetujuan pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta jalur Selatan-Utara atau Koridor Lebak Bulus-Ancol Timur.

Ini merupakan kali pertama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD melakukan rapat bersama setelah selama lebih dari satu bulan DPRD DKI Jakarta melakukan boikot rapat dengan Pemprov DKI.

Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tri Wicaksana, dan pihak PT MRT.

(Baca juga: Ahok Cuti Kampanye, DPRD DKI Cabut Aksi Boikot)

Saefullah menyampaikan, guna meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI telah menyertakan surat lampiran permohonan penambahan pembiayaan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Menurut Saefullah, biaya tambahan diperlukan karena adanya perubahan rencana pembangunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika sebelumnya pembangunan MRT direncanakan dari  Bundaran HI-Kampung Bandan, kini pembangunannya akan dilakukan dari Bundaran HI-Ancol Timur.

Alasannya, PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan telah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menyewakan lahannya.

(Baca juga: Sumarsono Minta Aksi Boikot DPRD DKI Tak Korbankan Kepentingan Publik)

Pemprov DKI melalui PT MRT mengajukan pinjaman sebesar Rp 16 triliun. "Makanya kami teruskan koridor ini sampai ke Ancol Timur. Kami memohon biaya persetujuan proyek MRT," ujar Saefullah.

Jalur Lebak Bulus-Bundaran HI dijadwalkan selesai tahun 2019, Sedangkan jalur Bundaran HI-Ancol Timur dimulai 2019 dan pada 2021 ditargetkan selesai.

Kompas TV DPRD DKI juga mempermasalahkan aktifnya Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur Jakarta. Sebanyak empat fraksi sepakat untuk tidak mengikuti rapat dalam pembahasan program kerja bermasa Pemprov Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.