Kompas.com - 08/03/2017, 12:37 WIB
Komisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik di Lumire Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017). Nursita SariKomisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik di Lumire Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta, Moch Sidik, memastikan KPU DKI Jakarta bersikap netral dalam menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sidik mengatakan, netralitas merupakan pegangan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Pilkada.

"Itu pegangan kami sebagai penyelenggara untuk menjaga netralitas, independen, imparsial. Itu memang komitmen kami dan itu memang diatur di undang-undang," kata Sidik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2017).

Sidik mengatakan, KPU DKI Jakarta tidak berpihak. Apabila ada petugas yang terbukti berpihak, KPU DKI Jakarta akan menindak tegas. Sidik mencontohkan empat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Jakarta Barat yang diganti karena terbukti menghadiri kampanye pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. Petugas yang tidak netral dapat mencoreng nama KPU DKI Jakarta.

"(Petugas yang tidak netral) itu saya kira bisa membuat lembaga ini tidak dipercaya. Makanya itu pegangan kami bahwa penyelenggara itu memang harus netral, harus independen, tidak bisa diganggu gugat, itu sudah melekat," kata dia.

Apabila ada pihak-pihak yang menyebut KPU DKI Jakarta dan jajarannya tidak netral, Sidik meminta pihak tersebut membuktikannya.

"Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, publik, kita buktikan saja, dibuktikan saja apakah ada misalnya mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sampai bawah itu, yang ada bukti misalnya dia tidak netral," kata Sidik.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebelumnya mewanti-wanti jajaran KPU DKI Jakarta untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan pilkada di Ibu Kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"KPU harus berhati-hati. Saya ingatkan, jangan main api. Jangan 'membakar-bakar'. Jangan berpihak-pihak," ujar Oesman, Selasa (7/3/2017). Oesman mengindikasikan bahwa kecurangan pernah dilakukan KPU dalam pilkada sebelumnya. Dia pun meminta perkara tersebut menjadi pengalaman berharga bagi jajaran KPU DKI saat ini.

"Harus jalan on the track. Kalau yang lalu-lalu, sudah, ya jangan sekarang lagi," ujar Oesman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
Kronologi Perempuan Tewas Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo

Kronologi Perempuan Tewas Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo

Megapolitan
Tawuran Remaja Lenteng Agung Terungkap, Polisi: Mereka Saling Tantang Lewat Medsos

Tawuran Remaja Lenteng Agung Terungkap, Polisi: Mereka Saling Tantang Lewat Medsos

Megapolitan
Satpol PP Kota Bekasi Amankan 70 Manusia Silver dalam 10 Bulan Terakhir

Satpol PP Kota Bekasi Amankan 70 Manusia Silver dalam 10 Bulan Terakhir

Megapolitan
Anies Sebut Rumah DP Rp 0 Baru Terbangun 780 Unit, Target 232.214 Unit

Anies Sebut Rumah DP Rp 0 Baru Terbangun 780 Unit, Target 232.214 Unit

Megapolitan
Kritik Anies Soal Program Rumah DP Rp 0, PSI: Realisasinya Kurang dari 0,3 Persen

Kritik Anies Soal Program Rumah DP Rp 0, PSI: Realisasinya Kurang dari 0,3 Persen

Megapolitan
Atur Gepeng, Pemkot Bekasi Targetkan Perda Ketertiban Umum Rampung 2022

Atur Gepeng, Pemkot Bekasi Targetkan Perda Ketertiban Umum Rampung 2022

Megapolitan
Video Tawuran Lenteng Agung Viral di Medsos, Polisi Tangkap Empat Remaja

Video Tawuran Lenteng Agung Viral di Medsos, Polisi Tangkap Empat Remaja

Megapolitan
Modus Penipu yang Mengaku Pegawai Bank, Tawarkan Bunga Deposito Tinggi hingga Hadiah Emas

Modus Penipu yang Mengaku Pegawai Bank, Tawarkan Bunga Deposito Tinggi hingga Hadiah Emas

Megapolitan
PPKM Level 2 di Tangsel, Resepsi Pernikahan Diizinkan dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 di Tangsel, Resepsi Pernikahan Diizinkan dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Berencana Tutup Rumah Lawan Covid-19

Pemkot Tangsel Belum Berencana Tutup Rumah Lawan Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi PPKM Level 2, Wali Kota Pepen Sebut Ganjaran yang Setimpal

Kota Bekasi PPKM Level 2, Wali Kota Pepen Sebut Ganjaran yang Setimpal

Megapolitan
Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Megapolitan
Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Megapolitan
Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.