Batas Akhir Penyebaran Suket untuk Pilkada DKI Putaran Kedua Belum Ditetapkan

Kompas.com - 08/03/2017, 21:10 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan belum ada kesepakatan mengenai waktu penghentian penyebaran surat keterangan (suket) untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Suket merupakan surat pengganti bagi warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum mendapatkan e-KTP.

Sumarsono menjelaskan, ada sejumlah opsi untuk merampungkan masalah itu berdasarkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Opsi pertama, rencananya, penghentian dikeluarkannya suket yaitu pada 6 April atau sekitar dua pekan sebelum pemungutan suara putaran kedua. Namun, opsi itu dinilai terlalu lama dari waktu pencoblosan pada 19 April.

"Dikeluarkan pada saat penetapan DPT, berarti tanggal 6 April suket (tidak) dikeluarkan. Tapi terlalu lama dengan jadwal pemilihan," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu sore.

(Baca: Sumarsono Awasi Netralitas SKPD pada Pilkada DKI Putaran Kedua)

Opsi selanjutnya, Pemprov DKI akan menghentikan penyebaran suket pada pekan tenang. Namun, seluruh opsi itu masih harus dibahas lagi dengan KPU DKI.

Pada Pilkada DKI putaran pertama, penghentian penyebaran suket dilakukan sehari sebelum hari pencoblosan. Hal itu membuat KPU DKI kerepotan.

"Kalau dikelurkan H minus satu, masalahnya kasihan KPU DKI karena harus mengantisipasi jumlah suara," ujar Sumarsono.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X