Batas Akhir Penyebaran Suket untuk Pilkada DKI Putaran Kedua Belum Ditetapkan

Kompas.com - 08/03/2017, 21:10 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan belum ada kesepakatan mengenai waktu penghentian penyebaran surat keterangan (suket) untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Suket merupakan surat pengganti bagi warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum mendapatkan e-KTP.

Sumarsono menjelaskan, ada sejumlah opsi untuk merampungkan masalah itu berdasarkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Opsi pertama, rencananya, penghentian dikeluarkannya suket yaitu pada 6 April atau sekitar dua pekan sebelum pemungutan suara putaran kedua. Namun, opsi itu dinilai terlalu lama dari waktu pencoblosan pada 19 April.

"Dikeluarkan pada saat penetapan DPT, berarti tanggal 6 April suket (tidak) dikeluarkan. Tapi terlalu lama dengan jadwal pemilihan," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu sore.

(Baca: Sumarsono Awasi Netralitas SKPD pada Pilkada DKI Putaran Kedua)

Opsi selanjutnya, Pemprov DKI akan menghentikan penyebaran suket pada pekan tenang. Namun, seluruh opsi itu masih harus dibahas lagi dengan KPU DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Pilkada DKI putaran pertama, penghentian penyebaran suket dilakukan sehari sebelum hari pencoblosan. Hal itu membuat KPU DKI kerepotan.

"Kalau dikelurkan H minus satu, masalahnya kasihan KPU DKI karena harus mengantisipasi jumlah suara," ujar Sumarsono.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, hari ini (8/3). Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno pun akan meminta rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta agar daftar pemilih tetap bisa disempurnakan. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang memimpin jalannya rapat mengaku bahwa kelancaran putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan menjadi prioritas nomor satu selama ia menjabat. Pemprov DKI Jakarta akan memberi dukungan kepada KPU DKI Jakarta untuk mempersiapkan pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, termasuk penyempurnaan data dalam daftar pemilih tetap.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Megapolitan
Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

Megapolitan
Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh

Hujan Deras dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.