Jelang Putaran Kedua Pilkada, Pemprov DKI Awasi Penyebaran Suket

Kompas.com - 08/03/2017, 23:32 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, telah melakukan evaluasi untuk pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Evaluasi dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dalam evaluasi itu, Pemprov DKI akan memperketat pengawasan bagi penerima surat keterangan (suket) untuk putaran kedua Pilkada DKI.

Hal itu dilakukan menyusul adanya kekeliruan saat penyebaran suket pada putaran pertama Pilkada DKI yang disebar di Panti Laras.

Saat itu, Pemprov DKI tidak melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap penerima suket di panti tersebut. Diduga, sejumlah penerima suket adalah warga yang mengalami gangguan jiwa.

Pada putaran kedua, Pemprov DKI akan menurunkan petugas dari Dinas Kesehatan untuk mengecek kesehatan penerima suket di lokasi tersebut.

"Lalu ada masalah di Panti Laras I, II, III. Jadi kalau itu memang tidak normal, namanya di Panti Laras itu kami cek dulu. Apakah orang gila boleh milih atau tidak boleh. Makanya kami cek dulu oleh tenaga kesehatan," ujar Sumarsono, usai melalukan rapat koordinasi dengan KPU DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu sore.

(Baca: Batas Akhir Penyebaran Suket untuk Pilkada DKI Putaran Kedua Belum Ditetapkan)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sumarsono menjelaskan, evaluasi bagi KPU DKI, akan lebih rinci memastikan lokasi mana saja yang bisa didirikan tempat pemungutan suara (TPS).

Pada pilkada putaran pertama, sempat dibangun TPS di dalam Kompleks TNI. Namun, TPS itu harus dipindahkan karena berada dalam lokasi terlarang untuk digunakan sebagai fasilitas umum.

"Ini juga menimbulkan efek ketidaknyamanan. Makanya dalam pedoman yang dikeluarkan KPUD akan diperjelas dan dipertegas mana saja yang tidak boleh," ujar Sumarsono.

Pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan digelar pada 19 April 2017. Saat ini, calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta sedang melakukan kampanye hingga 15 April 2017.

Kompas TV Partai politik pendukung pasangan Agus-Sylvi murni belum juga menentukan dukungan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Demokrat menyerahkan semua keputusan kepada Agus Yudhoyono, sementara PAN dan PKB butuh waktu sebelum mengambil keputusan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.