Jelang Putaran Kedua Pilkada, Pemprov DKI Awasi Penyebaran Suket

Kompas.com - 08/03/2017, 23:32 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, telah melakukan evaluasi untuk pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Evaluasi dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dalam evaluasi itu, Pemprov DKI akan memperketat pengawasan bagi penerima surat keterangan (suket) untuk putaran kedua Pilkada DKI.

Hal itu dilakukan menyusul adanya kekeliruan saat penyebaran suket pada putaran pertama Pilkada DKI yang disebar di Panti Laras.

Saat itu, Pemprov DKI tidak melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap penerima suket di panti tersebut. Diduga, sejumlah penerima suket adalah warga yang mengalami gangguan jiwa.

Pada putaran kedua, Pemprov DKI akan menurunkan petugas dari Dinas Kesehatan untuk mengecek kesehatan penerima suket di lokasi tersebut.

"Lalu ada masalah di Panti Laras I, II, III. Jadi kalau itu memang tidak normal, namanya di Panti Laras itu kami cek dulu. Apakah orang gila boleh milih atau tidak boleh. Makanya kami cek dulu oleh tenaga kesehatan," ujar Sumarsono, usai melalukan rapat koordinasi dengan KPU DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu sore.

(Baca: Batas Akhir Penyebaran Suket untuk Pilkada DKI Putaran Kedua Belum Ditetapkan)

Sumarsono menjelaskan, evaluasi bagi KPU DKI, akan lebih rinci memastikan lokasi mana saja yang bisa didirikan tempat pemungutan suara (TPS).

Pada pilkada putaran pertama, sempat dibangun TPS di dalam Kompleks TNI. Namun, TPS itu harus dipindahkan karena berada dalam lokasi terlarang untuk digunakan sebagai fasilitas umum.

"Ini juga menimbulkan efek ketidaknyamanan. Makanya dalam pedoman yang dikeluarkan KPUD akan diperjelas dan dipertegas mana saja yang tidak boleh," ujar Sumarsono.

Pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan digelar pada 19 April 2017. Saat ini, calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta sedang melakukan kampanye hingga 15 April 2017.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Megapolitan
Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Megapolitan
Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Megapolitan
Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Megapolitan
Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Megapolitan
Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Megapolitan
Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X