Jelang Putaran Kedua Pilkada, Pemprov DKI Awasi Penyebaran Suket

Kompas.com - 08/03/2017, 23:32 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat melakukan rapat kordinasi Pilkada DKI Jakarta bersama Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, telah melakukan evaluasi untuk pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Evaluasi dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dalam evaluasi itu, Pemprov DKI akan memperketat pengawasan bagi penerima surat keterangan (suket) untuk putaran kedua Pilkada DKI.

Hal itu dilakukan menyusul adanya kekeliruan saat penyebaran suket pada putaran pertama Pilkada DKI yang disebar di Panti Laras.

Saat itu, Pemprov DKI tidak melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap penerima suket di panti tersebut. Diduga, sejumlah penerima suket adalah warga yang mengalami gangguan jiwa.

Pada putaran kedua, Pemprov DKI akan menurunkan petugas dari Dinas Kesehatan untuk mengecek kesehatan penerima suket di lokasi tersebut.

"Lalu ada masalah di Panti Laras I, II, III. Jadi kalau itu memang tidak normal, namanya di Panti Laras itu kami cek dulu. Apakah orang gila boleh milih atau tidak boleh. Makanya kami cek dulu oleh tenaga kesehatan," ujar Sumarsono, usai melalukan rapat koordinasi dengan KPU DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu sore.

(Baca: Batas Akhir Penyebaran Suket untuk Pilkada DKI Putaran Kedua Belum Ditetapkan)

Sumarsono menjelaskan, evaluasi bagi KPU DKI, akan lebih rinci memastikan lokasi mana saja yang bisa didirikan tempat pemungutan suara (TPS).

Pada pilkada putaran pertama, sempat dibangun TPS di dalam Kompleks TNI. Namun, TPS itu harus dipindahkan karena berada dalam lokasi terlarang untuk digunakan sebagai fasilitas umum.

"Ini juga menimbulkan efek ketidaknyamanan. Makanya dalam pedoman yang dikeluarkan KPUD akan diperjelas dan dipertegas mana saja yang tidak boleh," ujar Sumarsono.

Pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan digelar pada 19 April 2017. Saat ini, calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta sedang melakukan kampanye hingga 15 April 2017.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Megapolitan
Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Megapolitan
Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Megapolitan
Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Megapolitan
Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Megapolitan
Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X