Ombudsman Akan Tindak Lanjuti Aduan Terkait Reklamasi Pulau C dan D

Kompas.com - 09/03/2017, 18:27 WIB
Ketua Kesatuan Nelayan Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata (kiri) menyerahkan dokumen aduan terkait reklamasi di Pulau C dan D kepada Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman RI, Dominikus Dalu di kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis (9/3/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Kesatuan Nelayan Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata (kiri) menyerahkan dokumen aduan terkait reklamasi di Pulau C dan D kepada Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman RI, Dominikus Dalu di kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis (9/3/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menerima laporan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait reklamasi Pulau C dan D.

Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman RI, Dominikus Dalu mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Nanti ada beberapa dokumen (lapaoran) yang harus dilengkapi, nanti kami verifikasi. Kalau dokumen sudah lengkap, nanti kami investigasi dan periksa lapangan," kata Dominikus, di kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).

(Baca: Pemprov DKI Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Reklamasi Pulau C dan D)

Ombudsman akan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak, termasuk Pemprov DKI, DPRD, atau instansi kementerian yang terkait masalah reklamasi.

Dominikus menuturkan, pada 2016 Ombudsman pernah melakukan "Ombudsman on the spot", salah satunya menampung aduan mengenai masalah reklamasi.

Dengan laporan hari ini, Dominikus berjanji Ombudsman akan menginvestigasi secara mendalam untuk mencari tahu apakah ada maladministrasi seperti yang dilaporkan atau tidak.

"Untuk tentukan suatu laporan maladministrasi apa tidak, butuh proses karena butuh klarifikasi berbagai pihak. Yang penting beri kami waktu," ujar dia.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan Pemprov DKI ke Ombudsman terkait izin lingkungan dan tata ruang Pulau C dan D di Teluk Jakarta. Reklamasi di dua pulau itu dianggap melanggar sejumlah aturan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Megapolitan
Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Megapolitan
UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

Megapolitan
UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Megapolitan
Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Megapolitan
1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Megapolitan
Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Megapolitan
Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X