Kompas.com - 10/03/2017, 09:23 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, DPRD akan membentuk pansus untuk membahas perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) fase II, Bundaran HI-Ancol Timur, karena alasan memperpanjang jalur itu begitu aneh.

Awalnya pembangunan depo MRT fase II direncanakan akan dilakukan di Kampung Bandan, bukan Ancol Timur.

"Terlalu sederhana kalau alasannya lahan enggak tersedia. Memang dulu enggak dikaji? Saya kira semua orang langsung ketawa juga kalau kami main iya-iyain saja," kata Taufik kepada Kompas.com, Jumat (10/3/2017).

DPRD DKI mempertanyakan perpanjangan jalur yang berdampak pada tambahan pinjaman sebagai biaya pembangunannya. Taufik mengatakan seharusnya PT MRT memiliki kajian ketika menentukan Kampung Bandan sebagai lokasi pembangunan depo.

Jika lahan milik PT KAI di Kampung Bandan tidak bisa digunakan, seharusnya hal itu  diketahui sejak kajian pertama.

"Dulu bikin kajiannya bagaimana? Itu kan aneh aja. Makanya kami mau manggil KAI, kenapa dulu kajian ada, sekarang enggak ada? Kalau KAI lepas (lahan) setelah ada kajian dan perjanjian, berarti kan KAI nakal. Jadi yang masuk akallah argumentasinya," ujar Taufik.

Taufik menegaskan, pansus itu tidak akan menghambat pembangunan MRT fase II. Pembangunan fase itu juga baru dilakukan tahun depan. Ia mengatakan pansus juga tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 1 bulan saja.

Ia mengemukan, pansus perlu dibentuk karena menyangkut tambahan pinjaman sebesar Rp 11,7 triliun untuk perpanjangan jalur MRT fase II dari Kampung Bandan ke Ancol Timur.

"Sekarang bagaimana enggak mau bikin pansus? Tiba-tiba ada penambahan jalur yang biayanya hingga Rp 11,7 triliun dan jadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Taufik.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan pertemuan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Presiden Joko Widodo, saat meninjau proyek MRT dan simpang susun Semanggi, beberapa waktu lalu. Fahri beranggapan, pertemuan keduanya di saat Ahok mencalonkan kembali dirinya menjadi gubernur dianggap tidak etis. Terlebih, Ahok satu mobil dengan Presiden Jokowi. Fahri menyatakan, Presiden seharusnya tak melibatkan diri, sekalipun saat itu Ahok adalah sebagai gubernur DKI, bukan peserta pilkada. Komentar Fahri mengenai hubungan Ahok dengan Joko Widodo langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto. Hasto beranggapan hal yang wajar jika seorang Presiden meninjau program bersama gubernur. Perlakuan yang sama juga dilakukan ketika Presiden meninjau program-program lain di luar Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Megapolitan
Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Megapolitan
Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Megapolitan
Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.