JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan pembentukan pansus terkait perpanjangan jalur mass rapit transit (MRT) fase II bukan untuk menghambat proyek pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Taufik mengatakan tambahan pinjaman Rp 11,6 triliun yang diajukan untuk biaya perpanjangan jalur MRT akan menjadi beban Pemprov DKI selama bertahun-tahun.
"Rp 800 miliar loh DKI Jakarta harus bayar tiap tahunnya. Jadi enggak sederhana. Apa hubungannya ke si Ahok? Enggak ada urusannya ke si Ahok. Ini juga enggak ada niat menghambat," ujar Taufik kepada Kompas.com, Jumat (10/3/2017).
Taufik mengatakan butuh alasan jelas terkait perpanjangan jalur MRT fase II dari Bundaran HI hingga Ancol Timur. Padahal, sebelumnya jalur MRT fase II adalah Bundaran HI sampai Kampung Bandan.
Depo MRT pun akan dibangun di Kampung Bandan. Adapun, perpanjangan jalur hingga Ancol Timur karena PT KAI, sebagai pemegang konsesi lahan di Kampung Bandan, sudah mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain terkait lahan itu.
Taufik mengatakan alasan itu tidak logis. Seharusnya status lahan sudah bisa dipastikan pada kajian pertama ketika menentukan Kampung Bandan sebagai lokasi depo.
"Dulu bikin kajiannya bagaimana? Itu kan aneh aja. Makanya kita mau manggil KAI, kenapa dulu kajian ada, sekarang enggak ada? Kalau KAI lepas (lahan) setelah ada kajian dan perjanjian, berarti kan KAI nakal. Jadi yang masuk akal lah argumentasinya," ujar Taufik.
Selain itu, kata Taufik, kajian juga dibutuhkan dalam hal perpanjangan jalur hingga Ancol Timur ini. Misalnya seperti kajian jumlah penumpang yang akan menaiki MRT dari Bundaran HI hingga Ancol Timur.
"Sekarang ayo kita diskusiin pertimbangannya, yang mau ke Ancol Timur itu siapa? Dari Bundaran HI ke Ancol yang naik MRT itu berapa banyak? Kan mesti dikaji gitu," ujar Taufik.
Ahok sebelumnya mempertanyakan sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang akan membentuk pansus untuk mengkaji usulan terkait penambahan dana dan perpanjangan rute MRT.
"Kalau kamu (DPRD) enggak setuju (perpanjangan rute), kamu mau pasang (bangun depo) dimana? Kalau (bangun depo) di Kampung Bandan, lahan punya KAI enggak beres gimana," kata Ahok kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017) malam. (Baca: Ahok Kesal terhadap DPRD DKI gara-gara MRT)
PT MRT mengajukan tambahan biaya perpanjangan jalur yang sebelumnya dari Bundaran HI-Kampung Bandan, diubah menjadi Bundaran HI-Ancol Timur. Biaya pinjaman yang diajukan sebesar Rp 11,7 triliun.