BUMD di DKI Jakarta Dinilai Berkembang Bukan karena Inovasi Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan, badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta berkembang pesat bukan karena invasi bisnis yang mereka lakukan. Santoso menilai BUMD-BUMD di Jakarta berkembang karena besarnya kucuran dana penyertaan modal daerah dari Pemprov DKI Jakarta.

"BUMD berkembang begitu pesat bukan karena inovasi dan ekspansi bisnisnya, tapi dapat bantuan," ujar Santoso dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).

Santoso mengatakan, dana yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta kepada BUMD berasal dari sisa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sejak 2014, kata Santoso, penyerapan anggaran DKI Jakarta selalu sedikit.

"Sisa anggaran Pemprov DKI terlalu banyak karena penyerapannya sedikit. Tahun 2014-2016 di bawah 70 persen. Maka DKI Jakarta selalu dapat penilaian dari BPK wajar dengan pengecualian," kata dia.

Menurut Santoso, sisa anggaran dana yang tidak terpakai bahkan melampaui Rp 7 triliun. Sisa dana itulah yang diberikan kepada BUMD. Santoso mencontohkan pembangunan PD Pasar Jaya yang terus dilangsungkan di berbagai wilayah.

Menurutnya, pembangunan itu didanai penyertaan modal daerah dari Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi bukan upaya dari perusahaan-perusahaan itu, tapi karena uang sisa selisih anggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta," ucap Santoso.

Besarnya sisa anggaran tersebut, kata dia, merugikan rakyat. Sebab, anggaran seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Yang rugi rakyat, uang sudah ada, aturan (seharusnya) untuk membangun infrastruktur, tapi enggak dipake," tutur Santoso.