Eddy Hiariej Jadi Saksi Ahli Ahok, Jaksa Emoh Ajukan Pertanyaan

Kompas.com - 14/03/2017, 19:55 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama bersama ahli hukum pidana UGM Edward Omar Sharif Hiariej menggelar konferensi pers usai sidang lanjutan mengadili dirinya di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERATerdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama bersama ahli hukum pidana UGM Edward Omar Sharif Hiariej menggelar konferensi pers usai sidang lanjutan mengadili dirinya di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak mengajukan pertanyaan kepada ahli hukum pidana Edward Omar Sharif alias Eddy Hiariej yang dihadirkan penasehat hukum dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada persidangan kasus dugaan penodaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (14/3/2017). Ahok merupakan terdakwa dalam kasus tersebut.

Jaksa sempat berdebat dengan tim kuasa hukum Ahok dan menolak kesaksian Eddy.

"Itu ada ceritanya tersendiri kenapa Prof Eddy ini tidak kami ajukan (pertanyaan). Di penolakan, saya mengatakan, ada sesuatu yang tidak etis," kata Ketua JPU Ali Mukartono, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, tempat sidang itu digelar.

Ali mengatakan, Eddy sempat menghubungi jaksa dan menyatakan bahwa dirinya akan diajukan sebagai saksi ahli oleh penasehat hukum jika jaksa tak menghadirkannya sebagai ahli.

Jaksa sendiri sudah berniat akan mengajukan Eddy sebagai saksi ahli hukum pidana.

"Asumsi saya terjadi hubungan antara penasehat hukum dengan yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan tahu bahwa dia menjadi ahli, itu yang mengajukan penyidik, bukan penasehat hukum," kata Ali.

Menurut Ali, seharusnya Eddy menunggu panggilan untuk dihadirkan dalam persidangan.

Namun majelis hakim akhirnya mengizinkan Eddy untuk menyampaikan kesaksiannya.

"Kami keberatan bukan masalah keterangannya, keterangannya sih masih sama dengan BAP (berita acara pemeriksaan) dan netral. Hanya ada sikap yang kurang etis, (penasehat hukum) menghubungi ahli dari pihak penyidik," kata Ali.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Megapolitan
Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Megapolitan
Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Megapolitan
Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

Megapolitan
Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Megapolitan
Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Megapolitan
Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Megapolitan
Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Megapolitan
Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X