Kompas.com - 16/03/2017, 11:41 WIB
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono memberikan keterangan pers usai acara serah terima nota pengantar tugas PLT (pelaksana tugas) Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/2017). Sumarsono kembali menerima tugas PLT Gubernur DKI Jakarta yg di berikan oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIDirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono memberikan keterangan pers usai acara serah terima nota pengantar tugas PLT (pelaksana tugas) Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/2017). Sumarsono kembali menerima tugas PLT Gubernur DKI Jakarta yg di berikan oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Proses pencopotan spanduk provokatif di Jakarta masih terus dilakukan. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan jumlah spanduk yang dicopot semakin bertambah.

"Pemprov DKI tidak akan surut semangatnya untuk turunkan spanduk provokatif dan berbau SARA demi menjaga ketentraman dan ketertiban," ujar Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/3/2017).

(baca: Anies Serukan Tunaikan Shalat Jenazah dan Turunkan Spanduk Penolakan)

Adapun, jumlah spanduk provokatif yang sudah dicopot dari wilayah DKI Jakarta sampai hari ini sebanyak 393 spanduk.

Sumarsono mengatakan lokasi pencopotan spanduk yang terbanyak adalah di Jakarta Barat yaitu 113 spanduk. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga sudah mencopot 95 spanduk di Jakarta Timur, 68 spanduk di Jakarta Pusat, 32 spanduk di Jakarta Utara, 78 spanduk di Jakarta Selatan, dan 7 spanduk di Kepulauan Seribu.

Sumarsono mengatakan beberapa penolakan sempat terjadi ketika petugas Satpol PP menurunkan spanduk provokatif itu. Meski demikian, jumlahnya tidak begitu banyak.

Pemprov DKI juga melakukan pendekatan persuasif terlebih dulu sebelum mencopot spanduk-spanduk itu.

"Jadi saya kalaupun ada riak-riak penolakan ya tinggal kami pendekatannya saja. Kami bisa memaklumi dan mengerti, tapi mereka juga harus mengerti bahwa kami punya tugas menjaga suasana Jakarta," ujar Sumarsono.

(baca: Buya Syafii Sebut Pemasang Spanduk SARA di DKI Orang Putus Asa )

Sumarsono mengatakan pendekatan persuasif tetap diperlukan. Sebab, bisa saja masyarakat tidak mengerti aturan pemasangan spanduk.

Adapun, spanduk itu dicopot karena melanggar aturan lokasi pemasangan spanduk dan tidak berizin. Selain itu, isi dari spanduk itu juga bersifat provokatif dan menyinggung SARA sehingga dikhawatirkan menimbulkan suasana tidak kondusif di Jakarta.

Sumarsono juga menyerahkan sepenuhnya kepada polisi terkait oknum pemasang spanduk-spanduk itu. Dia mengatakan Pemprov DKI hanya bertugas untuk menertibkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Kronologi Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Bantah TGUPP Jadi Alasan Ratusan PNS DKI Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Semua Sama-sama Kerja

Bantah TGUPP Jadi Alasan Ratusan PNS DKI Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Semua Sama-sama Kerja

Megapolitan
Fakta ART Aniaya Majikan Lansia: Pelaku Stres Beban Kerja hingga Ditangkap

Fakta ART Aniaya Majikan Lansia: Pelaku Stres Beban Kerja hingga Ditangkap

Megapolitan
3 Pemudik di Ciledug Diminta Jalani Karantina Mandiri Usai Dinyatakan Positif Covid-19

3 Pemudik di Ciledug Diminta Jalani Karantina Mandiri Usai Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
John Kei Membela Diri: Mengaku Sudah Bertobat hingga Merasa Dizalimi

John Kei Membela Diri: Mengaku Sudah Bertobat hingga Merasa Dizalimi

Megapolitan
Antisipasi Jakarta Hadapi Lonjakan Covid-19 Setelah Libur Panjang Lebaran

Antisipasi Jakarta Hadapi Lonjakan Covid-19 Setelah Libur Panjang Lebaran

Megapolitan
Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Utang

Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Utang

Megapolitan
Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Megapolitan
Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X