Kompas.com - 16/03/2017, 13:30 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) usai mengikuti rapat paripurna terkait laporan hasil reses pertama DPRD DKI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (7/3/2017). Dea AndrianiPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) usai mengikuti rapat paripurna terkait laporan hasil reses pertama DPRD DKI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (7/3/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mendukung revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Khususnya terkait penetapan tarif batas atas/bawah untuk taksi online yang kini diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda).

"Sebenarnya belum resmi kami terima, tapi prinsipnya kami memberikan dukungan penuh pada Kemenhub untuk berikan pola seperti itu. Batas atas/bawah kan tergantung kondisi dalalm rangka pricing," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/3/2017).

Baca: Taksi Online Bakal Pakai Tarif Atas dan Bawah

Sumarsono mengatakan, pada dasarnya peraturan menteri terkait tarif memang merupakan keputusan pemerintah pusat. Namun, seringkali hal itu diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi lokal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto, memaparkan, revisi ini adalah hasil perundingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Polri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Kemenko Polhukam), stakeholder, dan juga pemerhati transportasi Indonesia.

"Ini (revisi) dibuat oleh tim gabungan setelah menyikapi unjuk rasa yang terjadi dan berbagai saran. Ada 11 (pokok bahasan) yang perlu direvisi," ujar Pudji saat konferensi pers di Gedung Karya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (14/3/17).

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca:Kontradiksi Keberadaan Transportasi Berbasis ?Online?

Salah satu yang direvisi adalah terkait tarif batas atas/bawah. Penetapan tarif batas atas/bawah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) masing-masing sesuai dengan domisili perusahaan aplikasi.

Khusus untuk wilayah Jabodetabek diserahkan pada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Megapolitan
Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Megapolitan
83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Megapolitan
Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Megapolitan
4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Megapolitan
Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Megapolitan
463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X