Kompas.com - 17/03/2017, 08:15 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Tiga Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K, digugat nelayan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam persidangan yang digelar berturut-turut pada Kamis (16/3/2017), nelayan memenangkan semua gugatan tersebut.

PTUN Jakarta memulai sidang pertama untuk gugatan atas SK Gubernur DKI Nomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Ketua majelis hakim yang memimpin jalannya sidang, M Arief Pratomo, dalam pokok perkara mengabulkan seluruh gugatan nelayan.

"Menyatakan batal keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 2485 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksaan reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol tanggal 17 November 2015," kata Arief, saat membacakan putusannya di ruang sidang Kartika di PTUN Jakarta, Kamis sore.

Hakim juga meminta tergugat untuk mencabut SK Gubernur DKI tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau K tersebut. Menurut hakim, para penggugat tidak boleh melakukan segala kegiatan di lokasi reklamasi, sampai ada kekuatan hukum tetap.

"Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000," ujar hakim Arief.

Putusan dari majelis itu membuat para nelayan bersyukur. Sejumlah nelayan bersorak riang setelah majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan.

Para nelayan berangkulan, bahkan sebagian ibu-ibu mengusap air matanya karena menangis mendengar putusan tersebut.

"Hidup nelayan, hidup," teriak nelayan di ruang sidang.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyambut baik keputusan hakim yang mengabulkan gugatan tersebut.

"Kami mengapresiasi sangat tinggi putusan ini," ujar Marthin.

(baca: Kalah di PTUN Terkait Reklamasi Pulau K, Ancol Pertimbangkan Banding)

Kuasa hukum PT Pembangunan Jaya Ancol, Akbar Surya, menyatakan menghormati putusan majelis hakim dan sedang mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya mengaku akan mengupayakan proses hukum selanjutnya secara maksimal.

"Kami pasti upaya maksimal mungkin untuk kepentingan dan hak kami di tingkat hukum selanjutnya," ujar Akbar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imam Masjid Dipukuli Jemaah di Bekasi, Polisi: Spontan karena Gangguan Saraf, Bukan Penistaan

Imam Masjid Dipukuli Jemaah di Bekasi, Polisi: Spontan karena Gangguan Saraf, Bukan Penistaan

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Ketua Fakta: Sudah Sejak Lama Dibiarkan

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Ketua Fakta: Sudah Sejak Lama Dibiarkan

Megapolitan
Terungkap, Prada Indra Tewas di Papua akibat Kekerasan yang Sebabkan Limpa Rusak

Terungkap, Prada Indra Tewas di Papua akibat Kekerasan yang Sebabkan Limpa Rusak

Megapolitan
Setelah Sepekan, Hasil Otopsi Prada Indra yang Dianiaya Senior di Papua Akhirnya Keluar

Setelah Sepekan, Hasil Otopsi Prada Indra yang Dianiaya Senior di Papua Akhirnya Keluar

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal di JPO Depan Gedung DPR/MPR RI, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal di JPO Depan Gedung DPR/MPR RI, Diduga Sakit

Megapolitan
Pembangunan Ulang Rumah Rusak di Cianjur Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran 2023

Pembangunan Ulang Rumah Rusak di Cianjur Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran 2023

Megapolitan
Rumah Mewah di Kawasan Tebet Digondol Maling, CCTV Mengarah pada Sosok Pemulung

Rumah Mewah di Kawasan Tebet Digondol Maling, CCTV Mengarah pada Sosok Pemulung

Megapolitan
Pergerakan Tanah Berpotensi Terjadi di 10 Kecamatan di Jakarta, Ini Daftarnya

Pergerakan Tanah Berpotensi Terjadi di 10 Kecamatan di Jakarta, Ini Daftarnya

Megapolitan
Serunya Berolahraga Sepatu Roda di Car Free Day Kawasan Bundaran HI

Serunya Berolahraga Sepatu Roda di Car Free Day Kawasan Bundaran HI

Megapolitan
Pergerakan Tanah Berpotensi Terjadi di Jakarta, Heru Budi: Kecil Dampaknya

Pergerakan Tanah Berpotensi Terjadi di Jakarta, Heru Budi: Kecil Dampaknya

Megapolitan
Kisah Zaila, Bocah 9 Tahun yang Bercita-cita Jadi Atlet Sepatu Roda...

Kisah Zaila, Bocah 9 Tahun yang Bercita-cita Jadi Atlet Sepatu Roda...

Megapolitan
Wajah Baru Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Tak Sekadar RTH...

Wajah Baru Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Tak Sekadar RTH...

Megapolitan
Dorong Masyarakat Jaga Kali Ciliwung, Menteri PUPR Akan Gelar Lomba Hias Getek

Dorong Masyarakat Jaga Kali Ciliwung, Menteri PUPR Akan Gelar Lomba Hias Getek

Megapolitan
Heru Budi Imbau Warga Tak Buang Sampah ke Kali Ciliwung: Kita Harus Cinta Sungai

Heru Budi Imbau Warga Tak Buang Sampah ke Kali Ciliwung: Kita Harus Cinta Sungai

Megapolitan
Saat Heru Budi Rotasi Marullah dari Sekda Jadi Deputi Gubernur, Kewalahan karena Tak Punya Wagub?

Saat Heru Budi Rotasi Marullah dari Sekda Jadi Deputi Gubernur, Kewalahan karena Tak Punya Wagub?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.