Kompas.com - 17/03/2017, 17:15 WIB
Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata (kiri) di kantor Grab Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017). KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAManaging Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata (kiri) di kantor Grab Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, menolak batas tarif atas dan bawah dalam revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Dengan ada penetapan tarif bawah dan atas, ada intervensi mekanisme pasar yang berpotensi layananan transport publik akan dan murah sulit terjangkau," kata Ridzki di kantor Grab Indonesia, Gedung Lippo, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Ridzki menambahkan, penetapan tarif oleh Grab Indonesia berdasarkan mekanisme pasar. Namun Ridzki tak menjelaskan bagaimana teknis penentuan tarif oleh Grab berdasarkan mekanisme pasar tersebut.

Dia menambahkan peraturan ini berpotensi merugikan mitra pengemudi untuk mendapatkan penghasilan lebih dari pekerjaan ini.

"Pasar akan terganggu dan yang dirugikan tak lain pengguna dan teknologi," kata Ridzki.

Dalam penetapan tarif bawah dan atas taksi "online", Kementerian Perhubungan beralasan saat ini perusahaan taksi online masih bebas menetapkan tarif, sehingga tarifnya bisa lebih murah dibanding taksi konvensional. (Baca: Permenhub Direvisi, Ini Kebijakan Baru soal Transportasi "Online")

Oleh karena itu, untuk menghindari persaingan tidak sehat, Kemenhub menetapkan tarif batas atas dan bawah pada taksi online. Bisa saja, nantinya harga taksi online lebih mahal dibandingkan taksi konvensional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Megapolitan
UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Megapolitan
Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.