Kompas.com - 17/03/2017, 17:31 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan diajak berfoto oleh sejumlah warga saat kedatangannya ke mal Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017). Kompas.com/Alsadad RudiCalon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan diajak berfoto oleh sejumlah warga saat kedatangannya ke mal Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan menganggap pemerintahan yang dijalankan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak taat prosedur.

Ia melontarkan hal itu mengacu sejumlah kekalahan Pemprov DKI dalam gugatan di pengadilan dengan pihak lain, termasuk dikabulkannya gugatan nelayan atas SK yang diterbitkan Ahok untuk reklamasi Pulau F, I, dan K.

"Kemarin di kasus ini, nampak prosedur itu tidak diikuti dengan baik. Efeknya ya kita lihat sekarang. Berulang, lagi lagi kalah, lagi lagi kalah. Itu artinya prosedur tidak ditaati," kata Anies saat ditemui di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Anies menilai tata kelola pemerintahan seharusnya dijalankan dengan mentaati semua peraturan perundangan maupun peraturan-peraturan lain yang ada di bawahnya. Dengan cara itu, ia yakin kebijakan yang dikeluarkan tidak akan gampang digugat.

"Kenapa sih dalam pemerintahan itu ada prosedur? Prosedur itu dibuat supaya tidak ada diskriminasi. Siapapun harus mengikuti prosedur yang sama. Maka itu ada prosedur. Tanpa adanya prosedur nanti akhirnya diskresi, bisa terjadi diskriminasi," ujar Anies.

Beberapa bulan lalu, tiga Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Ahok soal pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K, digugat nelayan di PTUN Jakarta.

Dalam persidangan yang digelar berturut-turut pada Kamis (16/3/2017), nelayan memenangkan semua gugatan tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Mei 2016, Majelis hakim di PTUN Jakarta juga mengabulkan gugatan nelayan atas SK Gubernur Jakarta tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Saat itu hakim memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap. (Baca: Tiga Kemenangan Nelayan Terkait Gugatan Reklamasi Pulau F, I, dan K)

Di luar masalah reklamasi, PTUN juga sempat memenangkan gugatan warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan atas penggusuran yang dilakukan terhadap rumah mereka.

Dalam putusannya, PTUN memerintahkan Pemprov DKI agar membayarkan ganti rugi kepada warga.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, Dinkes Sebut 'Deja Vu' Tahun Lalu

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, Dinkes Sebut "Deja Vu" Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Megapolitan
Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Anies: Kita Hadapi Gelombang Baru

Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Anies: Kita Hadapi Gelombang Baru

Megapolitan
Polisi Sebut Temukan Beragam Jenis Narkoba Saat Penangkapan Anji

Polisi Sebut Temukan Beragam Jenis Narkoba Saat Penangkapan Anji

Megapolitan
Cegah Pungli di Tanjung Priok, Penyelenggara Jasa Pelabuhan Diminta Perketat Pengawasan

Cegah Pungli di Tanjung Priok, Penyelenggara Jasa Pelabuhan Diminta Perketat Pengawasan

Megapolitan
Uji Coba Lintasan Road Bike di JLNT Tetap Berlanjut meski Rambu Pengecualian Dicopot

Uji Coba Lintasan Road Bike di JLNT Tetap Berlanjut meski Rambu Pengecualian Dicopot

Megapolitan
UPDATE 13 Juni: Bertambah 76, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang jadi 10.001

UPDATE 13 Juni: Bertambah 76, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang jadi 10.001

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, 2.769 Orang Positif Hari Ini

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, 2.769 Orang Positif Hari Ini

Megapolitan
Anji Ditangkap Polisi Saat Sendirian di Rumah Kawasan Cibubur

Anji Ditangkap Polisi Saat Sendirian di Rumah Kawasan Cibubur

Megapolitan
Musisi Berinisial EAP alias AN Ditangkap, Polisi Temukan Barang Bukti Ganja

Musisi Berinisial EAP alias AN Ditangkap, Polisi Temukan Barang Bukti Ganja

Megapolitan
Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Megapolitan
Tenteng Celurit Sambil 'Live' Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Tenteng Celurit Sambil "Live" Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Megapolitan
Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub

Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub

Megapolitan
Musisi Berinisial AN Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Musisi Berinisial AN Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Megapolitan
Anies Baswedan: DKI Jakarta Paling Transparan soal Penanganan Kasus Covid-19

Anies Baswedan: DKI Jakarta Paling Transparan soal Penanganan Kasus Covid-19

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X