Kompas.com - 21/03/2017, 18:08 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi ahli yang memberi keterangan pada sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama hari ini, KH Ahmad Ishomuddin, mengaku baru mendengar yang namanya pandangan sikap keagamaan sebagai produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pandangan MUI ini menjadi dasar yang menilai Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa dalam kasus ini, dinilai telah menodai agama Islam dengan menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 saat pidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu silam.

"Saya tidak tahu ada yang namanya pandangan sikap keagamaan. Setahu saya, yang paling umum dikenal adalah fatwa sebagai respons menanggapi peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tingkatan fatwa ini yang paling tinggi," kata Ahmad di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Ahmad merupakan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta sekaligus dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Lampung, yang dihadirkan pihak terdakwa Basuki atau Ahok sebagai ahli agama Islam.

Selain itu, Ahmad juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat periode 2015-2020. Adapun kapasitas Ahmad dalam persidangan ditegaskan tidak mewakili instansi, melainkan sebagai pribadi yang menguasai pengetahuan seputar agama Islam.

Namun, di tengah persidangan turut terungkap bahwa Ahmad tidak dilibatkan dalam proses pembentukan pandangan MUI soal Ahok.

"Saya tidak terlibat di dalamnya dan tidak diundang untuk pandangan sikap keagamaan itu," tutur Ahmad. (Baca: Hakim Tegaskan Sidang Ahok Harus Selesai Sebelum Ramadhan)

Pernyataan Ahmad berbeda jauh dengan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelum-sebelumnya. Seperti pernyataan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin pada 30 Januari 2017 yang menyatakan pandangan MUI atas ucapan Al Maidah ayat 51 oleh Ahok lebih tinggi dari fatwa.

Pernyataan di sesama saksi yang dihadirkan penuntut umum juga berbeda satu sama lain. Seperti keterangan Wakil Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar selaku ahli agama Islam pada sidang 21 Februari 2017 yang menilai pandangan MUI memiliki derajat sama dengan fatwa.

Kompas TV Pentingnya Pembuktian Unsur Niat dalam Sidang Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukul dan Gigit Polisi di Kampung Melayu, Wanita Pelanggar Lalu Lintas Ini Jalani Tes Narkoba

Pukul dan Gigit Polisi di Kampung Melayu, Wanita Pelanggar Lalu Lintas Ini Jalani Tes Narkoba

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Pulau Panjang, Ini Penjelasan Bupati Kepulauan Seribu

Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Pulau Panjang, Ini Penjelasan Bupati Kepulauan Seribu

Megapolitan
Akun Twitternya Resmi Disita Polda Metro Jaya sebagai Alat Bukti, Roy Suryo Malah Sebut Hoaks

Akun Twitternya Resmi Disita Polda Metro Jaya sebagai Alat Bukti, Roy Suryo Malah Sebut Hoaks

Megapolitan
Diperiksa 3 Jam, Roy Suryo Beberkan Indentitas Pengunggah Pertama Meme Patung Sang Buddha

Diperiksa 3 Jam, Roy Suryo Beberkan Indentitas Pengunggah Pertama Meme Patung Sang Buddha

Megapolitan
FHI Kota Tangsel Harap Pemerintah Daerah Beri Solusi atas Penghapusan Tenaga Honorer

FHI Kota Tangsel Harap Pemerintah Daerah Beri Solusi atas Penghapusan Tenaga Honorer

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan Ambil Uang Korban untuk Disumbangkan ke Masjid

Polisi: Pembunuh Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan Ambil Uang Korban untuk Disumbangkan ke Masjid

Megapolitan
Polda Metro Jaya Selidiki 3 Laporan Pencabulan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Beji Depok

Polda Metro Jaya Selidiki 3 Laporan Pencabulan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Beji Depok

Megapolitan
DPRD DKI Bakal Panggil Pencetus Nama 22 Jalan di Jakarta yang Diubah

DPRD DKI Bakal Panggil Pencetus Nama 22 Jalan di Jakarta yang Diubah

Megapolitan
Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan, DJ Joice Terus Dipantau BNNK

Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan, DJ Joice Terus Dipantau BNNK

Megapolitan
Polisi Rencanakan Panggil Saksi Ahli Berkait Dugaan Kasus Pemukulan oleh Iko Uwais

Polisi Rencanakan Panggil Saksi Ahli Berkait Dugaan Kasus Pemukulan oleh Iko Uwais

Megapolitan
Warga Jakarta yang Keberatan atas Perubahan Nama Jalan Dipersilakan Lapor ke DPRD DKI

Warga Jakarta yang Keberatan atas Perubahan Nama Jalan Dipersilakan Lapor ke DPRD DKI

Megapolitan
Kesal Ditendang Saat Tidur Jadi Motif Pembunuhan Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Kesal Ditendang Saat Tidur Jadi Motif Pembunuhan Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Anies Resmikan Gapura Chinatown di Glodok, Bangunan Lama Diruntuhkan pada 1938

Anies Resmikan Gapura Chinatown di Glodok, Bangunan Lama Diruntuhkan pada 1938

Megapolitan
Wanita yang Lawan Arus dan Aniaya Polisi di Kampung Melayu Juga Coba Rebut Senjata Dinas

Wanita yang Lawan Arus dan Aniaya Polisi di Kampung Melayu Juga Coba Rebut Senjata Dinas

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.