Kompas.com - 22/03/2017, 18:31 WIB
Sidang musyawarah gugatan sengketa SK KPU DKI Jakarta yang diajukan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat digelar di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Rabu (22/3/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARISidang musyawarah gugatan sengketa SK KPU DKI Jakarta yang diajukan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat digelar di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Rabu (22/3/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, berencana melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan DPR RI setelah gugatannya ditolak Bawaslu DKI Jakarta.

Tim kuasa hukum Ahok-Djarot mengajukan gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.

"Kami akan ajukan segera ke DKPP. Dan termasuk juga kami akan melaporkan ke Komisi II DPR," ujar anggota tim kuasa hukum Ahok-Djarot, Pantas Nainggolan, di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Rabu (22/3/2017).

Pantas mengatakan, bukti putusan Bawaslu DKI Jakarta yang menolak permohonan mereka akan menjadi salah satu materi laporan ke DKPP dan Komisi II DPR RI. Mereka akan kembali mengajukan gugatan selama masih ada ruang.

"Sepanjang masih ada ruang, kami akan lanjutkan. Kami akan tambahkan bukti putusan ini menjadi salah satu bahan juga untuk ke DKPP," kata dia.

Pantas menuturkan, seharusnya KPU DKI Jakarta tidak membuka pendaftaran pemilih baru. Perbaikan data pemilih yang seharusnya dilakukan hanya dengan menggabungkan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) pada putaran pertama.

"Secara hukum sebenarnya tidak ada lagi pembukaan pendaftaran baru bahkan yang lahir sebelum tanggal 19 pun masih bisa milih. Itu tidak ada cerita begitu. Perbaikan itu dimungkinkan melalui DPT putaran kedua merupakan DPT putaran pertama ditambah DPTb. Itu aja peluangnya," ucap Pantas.

Selain itu, KPU DKI Jakarta juga dinilai salah memahami penetapan calon pada putaran kedua. Pantas menuturkan, penetapan pasangan calon pada putaran pertama dengan penetapan pada putaran kedua berbeda.

"Tanpa penetapan pun di putaran kedua, undang-undang sudah menyatakan pemenang pertama kedua masuk ke putaran kedua. Beda dengan putaran pertama, dia harus memenuhi syarat maka kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon," kata Pantas.

(baca: Bawaslu DKI Tolak Gugatan Ahok-Djarot soal Kampanye Putaran Kedua)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Megapolitan
Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Megapolitan
Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Megapolitan
10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Megapolitan
Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Megapolitan
Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Megapolitan
Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Megapolitan
Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.