Kompas.com - 23/03/2017, 13:56 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat mendatangi Muserenbang Kepulauan Seribu, Rabu (22/3/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPlt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat mendatangi Muserenbang Kepulauan Seribu, Rabu (22/3/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pihaknya tak akan terburu-buru menerapkan tarif atas bawah maupun kuota taksi online seperti yang tertuang dalam revisi Peraturan Menteri (PM) 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Sumarsono menjelaskan, Pemprov DKI akan berkonsultasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk pelaksaan aturan tersebut.

"Misalnya tarif hanya ada batas minimum dan maksimum, gubernur yang tahu persis di daerah masing-masing, berapa rate yang pas. Ini tentunya pergub akan ada tapi akan dikonsultasikan dengan BPTJ," ujar Sumarsono, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017).

(baca: YLKI Soroti Kelemahan Permenhub soal Taksi "Online")

Sumarsono memastikan bahwa Pemprov DKI akan patuh pada revisi Permenhub tersebut.

"Jadi kami menyikapi normatif saja, ikuti arahan pusat seperti apa. Itu kami jabarkan di DKI. Waktunya kami belum tentukan, tapi sekarang sedang digarap Dishub," ujar Sumarsono.

Dalam revisi Permenhub 32, pemerintah menekankan 11 poin yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online. Kesebelas poin tersebut meliputi jenis angkutan sewa, kapasitas silinder kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pul, bengkel, pajak, akses dashboard, serta pemberian sanksi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online pun diterapkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar penyedia jasa angkutan tersebut. Tujuannya, memberikan kesetaraan antara sesama pengusaha dan memberikan kepastian terhadap pengguna angkutan online.

(baca: Ini Instruksi Kapolri jika Angkot Online dan Konvensional Ricuh)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Lidah Api Monas, Dibalur Puluhan Kilogram Emas Hasil Sumbangan Saudagar Aceh

Sejarah Lidah Api Monas, Dibalur Puluhan Kilogram Emas Hasil Sumbangan Saudagar Aceh

Megapolitan
Mulai Hari Ini, IGD RS Fatmawati Tak Lagi Terima Pasien Non-Covid-19

Mulai Hari Ini, IGD RS Fatmawati Tak Lagi Terima Pasien Non-Covid-19

Megapolitan
29.000 Warga Jaktim Jadi Sasaran Vaksinasi Setiap Hari demi Tercapai Kekebalan Komunal

29.000 Warga Jaktim Jadi Sasaran Vaksinasi Setiap Hari demi Tercapai Kekebalan Komunal

Megapolitan
Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Megapolitan
[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

Megapolitan
Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Megapolitan
Ini Syarat dan Cara Mendonasikan Plasma Konvalesen bagi Pasien Covid-19 Bergejala Berat hingga Kritis

Ini Syarat dan Cara Mendonasikan Plasma Konvalesen bagi Pasien Covid-19 Bergejala Berat hingga Kritis

Megapolitan
Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Megapolitan
Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Megapolitan
Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Megapolitan
Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Megapolitan
8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

Megapolitan
Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Megapolitan
Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X