Jawab Tudingan Anies, Timses Sebutkan "Open Governance" ala Ahok-Djarot

Kompas.com - 25/03/2017, 14:00 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama memaparkan visi misi saat debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). Temanya membahas reformasi birokrasi serta pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGCalon gubernur DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama memaparkan visi misi saat debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). Temanya membahas reformasi birokrasi serta pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com -  Tim pemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua angkat bicara mengenai pernyataan cagub nomor tiga, Anies Baswedan yang menilai pemerintahan Ajok belum mengimplementasikan prinsip "Open Governance".

Juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni menilai, Anies mengeluarkan pernyataan yang asal bunyi alias asbun.

"Sekali lagi, Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan ahok) demi kekuasaan," kata Juli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3/2017).

Juli menyebut komentar Anies yang menilai Pemprov DKI belum melakukan open governance menunjukkan ketidaktahuannya tentang perkembangan pemerintahan Jakarta.

Menurut Juli, Anies memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kompleksitas pembangunan Jakarta.

Baca: Anies: Kenapa di Jakarta Belum Diterapkan "Open Governance"?

"Yang Anies perlu lakukan kalau benaran berniat menjadi gubernur adalah membuka matanya (open eyes) dan membuka wawasannya (open-minded) supaya mengerti lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance)," ucap Juli.

Mengenai prinsip open governance, Juli menduga saat ini Anies tidak tahu bahawa semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD, keputusan-keputusan, khusunya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id.

"Bahkan kasus Al-Maidah 51 merupakan risiko dari open governance Pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa diedit sedikit pun," ujar Juli.

Juli menjelaskan tiga contoh yang sudah dilakukan Ahok yang merupakan bukti bahwa dirinya sudah menerapkan prinsip open governance. Ketiganya yakni penerapan e-budgeting, pelaporan warga melalui aplikasi Qlue, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dari tingkat kantor kelurahan hingga provinsi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Megapolitan
PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

Megapolitan
14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Megapolitan
Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Megapolitan
Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

Megapolitan
Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Megapolitan
Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Megapolitan
Vaksinasi Dosis Ketiga secara 'Door to Door' Jangkau Lansia di Utan Panjang

Vaksinasi Dosis Ketiga secara "Door to Door" Jangkau Lansia di Utan Panjang

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Megapolitan
Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.