Sandiaga: Tak Perlu Alergi terhadap Konsep Syariah

Kompas.com - 26/03/2017, 15:27 WIB
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memperlihatkan contoh KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus saat memberi pengarahan kepada relawan di Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (26/3/2017). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERACalon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memperlihatkan contoh KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus saat memberi pengarahan kepada relawan di Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (26/3/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menilai bahwa konsep syariah bisa diterapkan dalam program pemerintahan di Jakarta kelak.

"(Konsep syariah) sangat mungkin diterapkan di DKI. Di program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) ini ada pilar bahwa meminjam uang itu berbasiskan syariah. Pola kerja samanya juga berbasiskan syariah, bagi hasil," kata Sandi usai hadir sebagai pembicara di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/3/2017) siang.

Pernyataan Sandi ini berseberangan dengan pandangan cawagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, yang menilai bahwa tidak seharusnya ada perda (peraturan daerah) di Jakarta yang bernuansa syariah.

(Baca juga: Djarot: Jangan Sampai Ada Perda syariah di Jakarta)

Konsep syariah dalam bidang ekonomi atau ekonomi berbasis syariah, menurut Sandi, sudah ada yang diterapkan di Jakarta.

Penerapannya dapat dilihat jelas pada usaha kecil dan menengah, yaitu bagi hasil 80-20 antara pengusaha dan pemerintah selaku pihak yang memfasilitasi usaha.

"Itu yang harus digarisbawahi dan tidak perlu alergi terhadap konsep yang berbasiskan syariah. Karena, ekonomi yang kuat dan tangguh itu dilapisi semangat kebersamaan dan semangat bagi hasil itu bentuk semangat untuk menciptakan lapangan kerja," tutur Sandi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djarot pada Sabtu (25/3/2017) berharap agar tidak ada perda bernuansa syariah yang diterapkan di Jakarta.

(Baca juga: Sandiaga Ajak Perusahaan Dunia Berbasis Syariah Pindah Kantor ke Jakarta)

Dia juga menyebutkan, salah satu peraturan syariah yang dinilai tak bisa diterapkan di Jakarta adalah larangan bagi seorang perempuan keluar malam jika tidak didampingi muhrimnya.

"Atau misalnya perempuan tidak boleh pakai celana panjang, harus pakai rok panjang. Jangan Jakarta kayak begitu ya," ujar Djarot.

Kompas TV Memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, kembali mendapatkan kekuatan baru,
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Megapolitan
Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Megapolitan
Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.