Sumarsono: Saya Kira Tak Ada Daerah yang Setransparan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubrenur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI merupakan provinsi dengan transparansi paling baik dibanding provinsi lain di Indonesia.

Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Orda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menyampaikan, hal itu terlihat dari akses informasi Pemprov DKI yang terbuka.

Masyarakat, lanjut Sumarsono, bisa mengakses seluruh kegiatan hingga data berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta di sejumlah situs web resmi Pemprov DKI.

(Baca juga: Benarkah Pemprov DKI Belum Jalankan "Open Governance"?)

Selain keterbukaan data, Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI terbuka terhadap usulan serta keluhan warga melalui aplikasi pengaduan Qlue.

"Setahu saya sebagai Dirjen Orda melihat perkembangan daerah di Indonesia, saya kira tidak ada daerah lain yang setransparan Jakarta," ujar Sumarsono di Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

"Anda bisa akses namanya gubernur pimpin rapim saja besok hari itu bisa akses di Berita Jakarta, di YouTube dan seterusnya. Saya kira sangat open," kata dia.

Sumarsono menyampaikan hal ini dalam menanggapi pernyataan calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebutkan bahwa Pemprov DKI belum melakukan open governance (tata kelola yang terbuka).

Sumarsono menambahkan, dalam teori pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bernama "open governance", tetapi yang ada adalah "good governance (tata kelola yang baik)".

Good governance memiliki 10 prinsip, tiga di antarantya ialah akuntabilitas, transparansi, dan partispasi.

"Mungkin yang dimaksud open governance Pak Anies adalah aspek transparansi di dalam clean governance yang transparan," ujar Sumarsono.

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, sebelumnya berpendapat, Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance (tata kelola yang baik) yang dia sebut sebagai pendekatan lama.

Menurut Anies, Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, belum memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.

(Baca juga: Anies Diminta Cuti Sehari untuk Cari "Open Governance" di Pemprov DKI)