Disdukcapil DKI Setuju Batasan Waktu Penerbitan Suket untuk Pilkada

Kompas.com - 27/03/2017, 18:13 WIB
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi, saat rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi, saat rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi menyetujui usulan KPU DKI Jakarta soal adanya pembatasan waktu penerbitan surat keterangan (suket) yang digunakan untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2017.

KPU DKI Jakarta diketahui mengusulkan batasan waktu tersebut yakni pada rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT), yakni 6 April 2017.

"Setuju banget, supaya semua searah sehingga tidak ada lagi penerbitan setelah penetapan DPT," ujar Edison, saat dihubungi, Senin (27/3/2017).

(baca: KPU DKI Usulkan Penerbitan Suket untuk Putaran Kedua Maksimal 6 April)

Namun, Edison mengaku belum mendapatkan surat dari KPU DKI Jakarta terkait usulan tersebut.

"Harus ada pemberitahuan dulu dari KPU DKI ke kami dan juga Bawaslu. Harus ada memberitahu jangan diterbitkan," kata Edison.

Sementara itu, KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat resmi tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, Sumarno menyebut batasan yang akan diusulkan secara resmi kemungkinan sebelum 6 April 2017.

"KPU akan bersurat secara resmi ke gubernur, nanti tembusannya ke Dinas Dukcapil, tentang batas akhir penerbitan surat keterangan," ucap Sumarno, di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin.

Sumarno mengatakan, KPU DKI Jakarta kemungkinan akan mengusulkan batasan waktu penerbitan surat keterangan untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2017 itu sebelum DPT ditetapkan. Harapannya, semua penerima surat tersebut bisa dimasukkan ke dalam DPT.

"Nanti kami lihat apakah tanggal 4 atau tanggal 5 (April), atau sehari sebelum penetapan DPT biar bisa dimasukkan ke dalam DPT biar nanti surat suara tersedia," kata Sumarno.

KPU DKI Jakarta mengusulkan batas akhir penerbitan surat keterangan untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mempertimbangkan jumlah surat suara yang akan dicetak.

Sebab, surat suara yang ditetapkan untuk dicetak sejumlah DPT ditambah 2,5 persen DPT setiap TPS.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MEGAPOLITAN]: Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP I 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

[POPULER MEGAPOLITAN]: Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP I 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

Megapolitan
Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Megapolitan
Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Megapolitan
Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Megapolitan
Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Megapolitan
DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

Megapolitan
Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Megapolitan
Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Megapolitan
Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Megapolitan
Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X