Kompas.com - 27/03/2017, 19:54 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (1/2/2017). Akhdi martin pratamaKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (1/2/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi 31 Maret 2017 atau aksi 313 yang digelar oleh sejumlah organisasi keagamaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mempertanyakan tujuan aksi tersebut.

"Sampai sekarang masih menunggu, belum ada pemberitahuan ke kepolisian. Intinya bahwa ngapain lagi sih seperti itu?" kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/3/2017).

(Baca juga: Ini Pesan Polisi kepada Massa Aksi 212 yang Masih Bertahan )

Argo tidak mempermasalahkan ibadah yang digelar di tempat ibadah. Namun, ia tidak menyarankan masyarakat melakukan ibadah dengan menggiring massa.

Argo berjanji, pihaknya akan mendalami rencana kegiatan ini. Jika jadi dilaksanakan, kepolisian akan mengawal aksi tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"Intinya kegiatan politik Jakarta ini biarkanlah berjalan dengan sendirinya. Tidak usah ditambah kegiatan yang perkeruh suasana, biarkanlah berjalan sesuai aturan yang ada," kata Argo.

Beberapa hari ini muncul selebaran ajakan aksi bagi umat Islam di media sosial dan aplikasi percakapan.

Demo bernama 313 itu rencananya diisi dengan shalat Jumat di Masjid Istiqlal dan penyampaian tuntutan di depan Istana Negara.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath, membenarkan adanya aksi 313 tersebut. Ia mengaku tengah menyiapkan sosialisasi.

"Insya Allah, sudah kami panita menyiapkan segala suatu, tahap sosialaisanya, pengungadangan ormas, lembaga, komunitas, kaum Muslimin Jakarta khususnya, dan sekitar Jakarta," kata Al Khaththath saat dikonfirmasi, Senin.

(Baca juga: Polri: Masyarakat yang Tidak Siap Aksi Damai 21 Februari, Jangan Diajak)

Al Khaththath menyampaikan bahwa aksi 313 itu bertujuan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami meminta Presiden Jokowi melaksanakan undang-undang yang menyatakan wajib memberhentikan terdakwa dari jabatan," katanya.

Pemberhentian yang mereka tuntut ini terkait status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

Megapolitan
UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Megapolitan
Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Megapolitan
Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Megapolitan
Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Megapolitan
Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Megapolitan
PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Megapolitan
Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Megapolitan
Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X