JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diusung oleh pesaingnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dapat merusak mental warga, terutama anak-anak. Pasalnya, dana dalam KJP Plus dapat ditarik tunai.
Adapun Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok menerapkan transaksi non-tunai dan KJP tak dapat ditarik tunai untuk menghindari penyalahgunaan.
"KJP Plus merusak mental anak karena mau dikasih kontan, orang enggak mau sekolah pun dikasih KJP (Plus). KJP itu justru mendorong orang untuk mau sekolah, kami terbitkan KJP untuk mencegah orang putus sekolah," kata Ahok, di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Senin (27/3/2017) malam.
Adapun KJP Plus juga direncanakan akan diberikan kepada peserta Paket A dan lain-lain. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta lebih memilih memberi usaha kepada peserta paket dengan pembagian untung 80:20.
Baca: Ahok: Saya Enggak Ngerti KJP Plus, Plusnya Apa ya?
Selain itu, ia menegaskan tidak akan memberi uang tunai kepada anak-anak. Sebab, uang itu kerap disalahgunakan untuk membeli rokok, handphone, atau disalahgunakan pihak lain. Sebab, dana KJP seharusnya digunakan untuk keperluan sekolah dan membeli bahan pokok.
"Kalau belanja pakai KJP harus digesek (debet), supaya kami tahu datanya. Ini harus mendidik," kata Ahok.
Ahok memastikan pengubahan aturan mengenai penggunaan KJP akan menguntungkan dirinya pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Terlebih jika ia membuat aturan bahwa KJP dapat ditarik tunai. Hanya saja, Ahok memastikan tak akan mengubah aturan penggunaan KJP.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, KJP seperti tabungan. Jika peserta didik hemat menggunakan dana KJP, maka dia akan dapat membeli sepeda atau barang lainnya di akhir tahun. Namun dengan syarat, pembelian menggunakan debet atau non-tunai.
"Ini juga mendidik anak-anak untuk menabung, bukan untuk foya-foya. Kalau saya ubah Pergub KJP, semua balik lagi ke tunai, apa saya enggak ngerusak mental orang?" kata Ahok.
Ikut
