Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

E-KTP Lambat, Mendagri Beralasan Ada 100 Pejabat yang Dipanggil KPK

Kompas.com - 29/03/2017, 12:06 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lebih dari 100 orang pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang dalam setahun belakangan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan dilakukan terkait kasus korupsi e-KTP.

Tjahjo mengatakan, para pejabat itu terdiri dari panitia lelang Kemendagri dan pejabat internalnya. Seluruh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di seluruh pemerintah provinsi juga sempat dipanggil untuk dimintai keterangan.

Hal itu, lanjut Tjahjo yang membuat lelang blanko e-KTP dihentikan. Penghentian lelang akhirnya berdampak terhadap lambatnya pendistribusian blanko e-KTP ke seluruh Indonesia.

"Kenapa 2,5 tahun terlambat? Karena 68 pejabat internal bolak balik dipanggil KPK. Secara psikis wajar. Panitia lelang kemendagri 40 orang dipanggil KPK. Ujung-ujungnya ya dalangnya adalah panitia lelang," ujar Tjahjo saat menyampaikan sambutan di pembukaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (29/3/2017).

Tjahjo mengatakan, dalam pengadaan blanko ditemukan ada mark up atau penggelembungan harga satuan blanko. Harga pasaran satu blanko yang seharusnya Rp 4.700 menjadi Rp 16.000.

Tjahjo juga menyoroti pemenang lelang proyek blanko yang dimenangkan perusahaan asal Amerika. Hal itu menurut Tjahjo dianggap berbahaya karena secara tidak langsung data rahasia pemerintah bisa bocor ke pihak asing.

"Ini jujur menyita kesibukan dan pikiran. Belum lagi tagihan dari perusahan asing. Kenapa e-KTP menang tender adalah perusahaan Amerika. Padahal harus dijaga data itu," ujar Tjahjo. (Baca: Mendagri Sebut "Mark Up" Korupsi E-KTP Capai Empat Kali Lipat)

"Dan lagi ini perusahaan belum dibayar. Padahal negara sudah menganggarkan anggaran sampai 90 juta dollar AS, tapi biarkan itu KPK yang tangani," ujar Tjahjo.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp 2,2 triliun ini. Mereka adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto.

Lalu, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. KPK juga menetapkan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai tersangka.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri Tender Ulang Proyek KTP Elektronik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com