Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelintasan Sebidang Akan Ditutup, Jalur Alternatif Belum Diumumkan

Kompas.com - 30/03/2017, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Warga pengguna pelintasan sebidang yang akan ditutup meminta adanya jalur alternatif. Informasi tentang penutupan pelintasan sebidang yang ada saat ini belum menginformasikan mengenai jalur alternatif itu. Di sisi lain, penutupan pelintasan sebidang tetap akan dilakukan.

Informasi penutupan pelintasan sebidang Pejompongan dari arah Jalan Tentara Pelajar ke arah Senayan pada April mendatang sudah diumumkan melalui pos penjagaan pintu kereta. Namun, hingga sekarang, belum ada informasi jalur alternatif.

"Kalau ini ditutup, enggak dikasih jalur pengganti, ya bakal lebih macet jalur Pejompongan sampai Karet karena orang yang putar balik juga harus lewat sini (Jalan Pejompongan)," kata Maskur, tukang ojek yang mangkal di pelintasan Pejompongan, Rabu (29/3).

Baca juga: Begini Pengalihan Arus Lalu Lintas Selama Pelintasan Sebidang di Senen Ditutup

Terdapat dua palang kereta yang bersebelahan di Pejompongan. Satu pelintasan sebidang merupakan jalur dari perempatan Slipi ke arah Karet. Satu palang lagi merupakan pelintasan sekaligus jalur putar balik dari Jalan Tentara Pelajar ke arah Senayan. Pelintasan yang akan ditutup awal April ini merupakan pelintasan yang kedua. Adapun pelintasan yang pertama akan ditutup akhir tahun ini.

Keselamatan

Maskur sebenarnya setuju pelintasan ditutup. Apalagi, sudah beberapa kali sepeda motor tertabrak kereta.

Wahyuni, warga Gang Buntu, Petamburan, yang rumahnya sekitar 200 meter dari palang kereta, menyaksikan setidaknya lima tabrakan kereta api dan sepeda motor, dan semua pengendara sepeda motor meninggal.

Dedek Kurniasih (39), yang tinggal sekitar 300 meter dari palang kereta Pejompongan, mengatakan sudah sekitar 20 kali menyaksikan tabrakan di pelintasan sebidang.

"Satu kali di palang, sisanya ada orang yang sedang berjalan di rel tertabrak, dan di lintasan tanpa palang di kampung itu," kata Dedek.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Edi Nursalam pada Jumat lalu menyebutkan, kajian menyeluruh mengenai penutupan pelintasan sebidang yang sudah telanjur menjadi urat nadi sistem transportasi darat dan terkait dengan kepentingan transportasi banyak orang tetap dilakukan. Ini terutama terkait rekayasa lalu lintas, integrasi rute moda sejumlah angkutan umum, dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Ini memang dilematis. Kawasan abu-abu itu tumbuh sendiri dan dibangun sendiri oleh masyarakat karena pertumbuhan ekonomi bagus. Ada perumahan butuh akses dan pemerintah tak buat akses, mereka (masyarakat) terpaksa bikin itu," kata Edi.

Cenderung didiamkan

Di sisi lain, kata Edi, Kemenhub sebagai pemilik jalan kereta api cenderung diam dan relatif tidak ada protes apa pun. Kondisi yang relatif diam dan tidak ada respons dari pemerintah itu menyusul respons masyarakat yang kerap kali berujung pada kekerasan dan aksi vandalisme.

"Menurut saya, itu risiko, ngapain takut," kata Edi soal ancaman amukan dari sebagian masyarakat terkait penutupan pelintasan sebidang.

Edi menambahkan, sekalipun terdapat kecenderungan penolakan dari warga, aturan ihwal penutupan pelintasan sebidang itu tetap mesti dipaksa untuk diwujudkan.

"Minimal 14 (pelintasan sebidang) ini dan seterusnya ada ratusan lagi," kata Edi.

Di Jakarta, sesuai dengan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terdapat 166 pelintasan sebidang yang tersebar di lima wilayah. (INK/IRE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Maret 2017, di halaman 26 dengan judul "Jalur Alternatif Belum Diumumkan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com