Setiap Ada Aksi Demo, Pemprov DKI Keluarkan Dana hingga Rp 5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com- Setiap ada aksi unjuk rasa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengeluarkan anggaran hingga sekitar Rp 5 miliar. 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, anggaran diperlukan untuk kebutuhan logistik seluruh satuan tugas yang diturunkan saat aksi berlangsung.

Selain itu juga digunakan untuk pengamanan sebelum aksi tersebut dilakukan. Sumarsono mengatakan, anggaran itu pun guna mengantisipasi kerusakan aset milik Pemprov DKI.

"Yang jelas kalau yang dulu saja yang ukuran jutaan (peserta), 212 (21 Februari 2017), saya kira cukup besar, ya. Dari pemprov saja kalau mau dihitung ya fix sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar untuk logistik beberapa hari," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Baca: Kepada Wiranto, Perwakilan Massa Aksi 313 Minta Sekjen FUI Dibebaskan

Anggaran tersebut diambil dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selanjutnya anggaran akan disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Perubahan 2017. Hal itu dilakukan karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aksi demonstrasi.

"Sementara itu dilakukan karena kami enggak punya anggaran khusus yang direncanakan untuk menanggulangi demonstrasi itu. Jadi setiap demo pasti ada implikasi perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan," ujar Sumarsono.

Adapun anggaran untuk aksi 313 yang berlangsung hari ini juga diperkirakan seperti aksi-aksi sebelumnya.  Aksi 313 menuntut Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dicopot dari jabatannya. Aksi tersebut berjalan dengan damai.

Baca: Ini Tiga Tuntutan Perwakilan Massa Aksi 313 ke Wiranto